Sunday, 26 May 2019

NIK Sebagai Dasar Penyusunan Data Kepesertaan Program JKN-KIS

post-top-smn

BPJS Kesehatan juga telah melakukan pemadanan data peserta JKN-KIS dengan data kependudukan

Jember, suaramedianasional.co.id – Data Kependudukan atau Nomor Induk Kependudukan (NIK) menurut Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Jember, Tanya Rahayu, bisa digunakan sebagai dasar penyusunan data kepesertaan program Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).

Dikatakan pula, oleh Tanya,  bahwa pemanfaatan data NIK bagi penduduk yang masih belum menjadi peserta JKN-KIS, diharapkan dapat mendorong tercapainya cakupan kesehatan di wilayah kerja BPJS Cabang Jember.

Sebelumnya, hal ini pernah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri RI memberikan Data Kependudukan (NIK) memberikan data yang belum menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) kepada BPJS Kesehatan pusat.

“Kami sangat mengapresiasi komitmen Kementerian Dalam Negeri dalam hal ini Ditjen Dukcapil karena membantu menyukseskan Program JKN-KIS,” kata Tanya, mengapresiasi kinerja pemerintah pusat.

Hal ini diutarakan Tanya, dapat kita jadikan rekomendasi kepada kantor Dispendukcapil Kabupaten Jember untuk bisa memberikan data kependudukan yang belum menjadi peserta.

Sebab data tersebut, kata Tanya akan digunakan untuk menugaskan para petugas perluasan peserta BPJS Kesehatan untuk melakukan pendekatan baik kepada Badan Usaha (BU) dan masyarakat untuk segera mendaftarkan diri menjadi peserta JKN-KIS.

Penyerahan data ini, kata Tanya merupakan wujud dari tindak lanjut Instruksi Presiden Nomor 8 tahun 2017 tentang Optimalisasi Program JKN, sebab dalam Inpres tersebut yang menjadi salah satu tugas dari Kemendagri RI adalah pada Diktum 3 Nomor (5), yang berbunyi : “Kepada Menteri Dalam Negeri untuk menyediakan data penduduk berbasis NIK untuk dapat dimanfaatkan sebagai data Kepesertaan JKN”.

“Ini demi tercapainya visi Universal Health Coverage (UHC), kami dan Dispendukcapil akan terus bersinergi khususnya dalam optimalisasi pemanfaatan data NIK,” bebernya.

Sebab, ditegaskan Tanya, bahwa NIK menjadi salah satu unsur terpenting dalam implementasi Program JKN-KIS.

Sinergi antara BPJS Kesehatan dengan Ditjen Dukcapil sudah terbangun sejak persiapan implementasi program di tahun 2013 lalu. Berbagai inovasi pun telah dikembangkan agar pelayanan administrasi peserta Program JKN-KIS makin optimal.

Misalnya, pemanfaatan data kependudukan digunakan pada kanal pendaftaran BPJS Kesehatan diantaranya aplikasi Kepesertaan Kantor Cabang, aplikasi Kepesertaan pendaftaran melalui pihak ketiga yang bekerja sama, BPJS Kesehatan Care Center 1500 400 dan Mobile JKN. BPJS Kesehatan juga telah melakukan pemadanan data peserta JKN-KIS dengan data kependudukan. Sampai dengan Juli 2018 jumlah data peserta yang telah dipadankan sebanyak 198.197.889 jiwa.

“Koneksi data kependudukan yang diberikan Ditjen Dukcapil sangat membantu BPJS Kesehatan dalam proses pendaftaran peserta JKN-KIS. Verifikasi dan validasi klaim pelayanan kesehatan dan pembaharuan data. Hal ni berdampak pada kualitas data peserta JKN-KIS menjadi semakin lebih baik. Data peserta yang belum terisi lengkap seperti data NIK, alamat, tanggal lahir dan lainnya kini sudah dilengkapi dan dilakukan verifikasi serta validasi,” papar Andayani.

Sementara itu, Sekretaris Ditjen Dukcapil I Gede Suratha mengungkapkan, negara saat ini sudah memiliki data kependudukan yang bisa dimanfaatkan untuk pelayanan publik, salah satunya untuk Program JKN-KIS.

“Walaupun data tersebut masih menuju sempurna, tapi sudah dapat digunakan dan diharapkan ke depan sinergi ini dapat menjadikan data penduduk makin berkualitas. Data kependudukan dapat mendukung visi Nawa Cita pemerintah,” ujar I Gede Suratha.

Kementerian Dalam Negeri berkomitmen membantu memberi sisa data kependudukan yang belum menjadi peserta JKN-KIS. Sejak Inpres diterbitkan, dibentuk Tim dari Kementerian Dalam Negeri dan BPJS Kesehatan untuk percepatan kepesertaan Program JKN-KIS yang menghasilkan data padanan dan sisa data kependudukan yang belum menjadi peserta JKN-KIS.

Sebagai informasi, sampai dengan Oktober 2018, jumlah PKM ada 50 untuk Kabupaten Jember dan 25 untuk Kabupaten Lumajang. Klinik di Kabupaten Jember ada 33 dan di Kabupaten Lumajang 13 yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan.

Untuk DPP 37 untuk wilayah Kabupaten Jember dan 22 untuk Kabupaten Lumajang, DRG 13 di Kabupaten Lumajang dan 8 di Kabupaten Lumajang. (afu)

post-top-smn

Baca berita terkait