Monday, 23 July 2018

MUTASI PEJABAT PEMKAB OLEH BUPATI AS’AT MALIK, AKHIRNYA BERBUNTUT PANJANG

post-top-smn

LUMAJANG, SMN – Andre Eskobar, warga pasirian lumajang, melaporkan
Mutasi pejabat Pemkab Lumajang yang dilakukan oleh Bupati Lumajang H. As’at Malik beberapa waktu lalu, kepanwaslu pada Senin, (21/5).

Hal tersebut dilakukan karena diduga ada perbedaan jumlah rekomendasi Mendagri atas mutasi tersebut, dengan jumlah yang dilantik Bupati Lumajang H. As’at Malik pada saat itu.

Laporan yang diterima oleh salah seorang anggota Panwaslu Lumajang, Amin Sobari SH, meminta berkas asli dari rekomendasi Mendagri tersebut, karena berkas asli tersebut dinilai sebagai salah satu persyaratan dari laporan yang dilakukan Andre Eskobar.

Mendapatkan jawaban ini, Muhamad. Sholeh SH, selaku Pengacara Andre Eskobar, meminta kepada Amin Sobari untuk menunjukkan pasal yang mengharuskan adanya berkas asli tersebut.

“Saya hanya ada foto copynya saja, kalau bapak minta yang asli saya nggak punya. Tapi jika laporan ini akan ditolak karena tidak ada berkas asli, silahkan buatkan surat penolakannya sekarang,” kata M. Sholeh.

“Dalam persidangan, jika kemudian diperlukan berkas aslinya, maka berkas tersebut bisa diupayakan dari pihak-pihak yang berwenang terkait berkas asli tersebut, karena tidak ada keharusan untuk membawa berkas asli, pada saat laporan dibuat,” beber M Sholeh.

“Kalau saya melaporkan sengketa tanah, kemudian membawa sertifikat aslinya, maka berkas itu akan disuruh untuk dibawa pulang dan disimpan kembali oleh pelapor, karena khawatir hilang. Ini baru lapor kok sudah diminta berkas yang asli, dari mana aturannya. Saya sudah pelajari betul aturannya, dan tidak ada keharusan untuk membawa berkas asli tersebut,” imbuhnya.

Ketua Panwaslu Lumajang Ahmad Mujadid menyatakan, akan mempelajari laporan ini dan akan berkoordinasi dengan Bawaslu Jatim.

“Ini sangsinya sangat berat dan tidak ada pilihan sangsi lain. Karena kalau terbukti, sangsinya calon itu akan didiskualifikasi. Karenanya kami perlu hati-hati dan tetap profesional agar di kemudian hari kami tidak dianggap memihak kepada calon-calon tertentu,” kata Ahmad Mujadid.

Sebelumnya di Lumajang beredar kabar bahwa jumlah pejabat yang dilantik saat mutasi tersebut sebanyak 652 orang, sedangkan rekomendasi dari Mendagri sebanyak 513 orang. Selisih yang cukup banyak ini menuai kontroversi karena sesuai ketentuan, 6 bulan sebelum ditetapkan sebagai calon seorang bupati, incumbent tidak diperbolehkan melakukan mutasi tanpa rekomendasi dari Mendagri.

Beberapa hari setelah mutasi tersebut, kemudian beredar dimedia sosial bahwa rekomendasi dari Mendagri tersebut tidak berjumlah 652 orang, melainkan 513 orang. Dan selisih ini yang akhirnya berbuntut panjang. (Atk)

post-top-smn

Baca berita terkait