Friday, 22 June 2018

Mutasi Jilid III, Pejabat Tidak Boleh Lemot dan Harus Tepat Waktu

post-top-smn
Pelantikan dan Pengukuhan pejabat Pemkab Ponorogo

Pelantikan dan Pengukuhan pejabat Pemkab Ponorogo

Ponorogo, SMN – Sebanyak, 300 pejabat eselon II, III, dan IV di lingkungan pemkab Ponorogo dimutasi dan promosi. Sedang 621 lain hanya dikukuhkan lantaran tetap menempati posisi lama. Prosesi pengukuhan, mutasi, pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan dilaksanakan Kamis (29/12) di halaman pendopo agung Ponorogo. Pengukuhan penting sesuai dengan aturan dalam struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) baru. Ada sebanyak 34 kursi kepala dinas setingkat eselon dua dalam SOTK baru tersebut. Meningkat sembilan kursi dibanding sebelumnya. Sehingga butuh tambahan pejabat eselon II. Sembilan kursi tersebut terpaksa hanya diisi pelaksana tugas. Di antaranya, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan, Kebersihan dan Pertamanan, Dinas Perumahan dan Permukiman, serta Kepala Dinas Ketahanan Pangan.

Dalam sambutannya bupati Ipong kembali mengingatkan kepada para PNS agar tidak berpolitik. Dia tidak segan-segan akan mengganti pejabat yang kedapatan berpolitik. Dia berharap PNS wajib profesional. Tujuannya agar birokrasi solid. Bahkan, pejabatnya yang terlibat politik diminta untuk mundur secara berani. Ipong mengaku politik yang dilakukan pejabat bakal merusak tatanan birokrasi. Sebaliknya dia mencontohkan birokrasi sejumlah negara lain yang kerap berganti pemimpin. Namun, tatanan birokrasinya tetap berjalan baik lantaran independen dengan tidak ikut campur dalam politik. ‘’PNS harus menjaga profesionalisme. Tidak perlu ikut-ikutan berpolitik. Karena bisa terkena imbasnya kalau yang didukung tidak jadi,’’ tegasnya. Bagi pejabat yang baru dilantik dan menempati posisi baru harus bekerja cekatan, tidak lemot dan tepat waktu dalam hal penyerapan anggaran.

Penyerapan tersebut dinilai Ipong berdampak luas bagi pemerintahan. Salah satunya soal penundaan dana alokasi khusus (DAK) pusat. Ipong menyebut penundaan transfer DAK karena pelaporan dari daerah lambat. Itu lantaran penyerapan kebanyakan menumpuk diakhir tahun anggaran. Ipong menambahkan, hal itu seharusnya dapat terhindarkan jika penyerapan dilakukan sedari awal tahun anggaran. Pelaporan administrasi dapat dilakukan lebih awal. ‘’Harus lebih berani. Bagaimana pembangunan bisa berjalan jika tidak berani melakukan penyerapan,’’ tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut bupati Ipong juga menyampaikan beberapa rencana strategis diberbagai bidang demi mewujudkan visi misinya yakni menuju Ponorogo lebih maju, berbudaya dan religius. Pada prinsipnya sebuah pemerintahan bertujuan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan sebagian besar masyarakat Ponorogo bermata pencaharian sebagai petani. Sehingga kemajuan pertanian di Ponorogo menjadi prioritas di tahun ini dengan menggalakkan pertanian organic. “Sedangkan untuk menuju Ponorogo yang lebih religius maka saya mencanangkan Subuh berjama’ah yang wajib diikuti oleh semua kepala dinas di lingkungan pemkab ini. Dengan giat ini diharapkan kita lebih dekat dengan masyarakat dan saling menjalin silaturohmi satu sama lain, “pungkas IPong. (Any/wid)

post-top-smn

Baca berita terkait