Tuesday, 17 July 2018

Merasa Digantung, Istri Siri Sekretaris BPBD Luruk Kantor Sekda

post-top-smn
Bupati Ngawi dan (Plt) Sekkab Ngawi saat bertemu dengan istri siri Sekretaris BPBD yang mengaku ditelantarkan

Bupati Ngawi dan (Plt) Sekkab Ngawi saat bertemu dengan istri siri Sekretaris BPBD yang mengaku ditelantarkan

Ngawi, SMN – Siti Khusnul Khotimah dan ibunya Sukesi, nekat membawa anaknya yang baru berusia 10 bulan, Putri Cahayaningrum, mendatangi Kantor Sekretaris Daerah Kabupaten Ngawi, pada Rabu (14/6) lalu. Hal itu merupakan kedatangannya kali kedua setelah beberapa hari sebelumnya mereka bertiga mengadakan aksi gelar tikar di pendapa Wedya Graha. Tina, sapaan akrabnya, mengaku sebagai istri siri Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPPD), Gunadi Ash Shidieq, yang ditelantarkan. “Sejak hamil beberapa bulan sudah tidak pernah dinafkahi,  begitu juga saat melahirkan bahkan sampai usia hampir setahun anak ini juga tidak pernah diberi nafkah,” katanya.

Tina mengaku dirinya dan keluarganya diberi iming-iming materi oleh Gundi Ash Shidieq asalkan bersedia dinikahi siri. Namun ternyata hal itu tak terwujud. “Saya minta keadilan dan hak anak saya, terutama dalam hal nafkah,” katanya.

Akibat kegagalan pendidikannya dan hubungannya dengan oknum pejabat itu Tina dan ibunya harus pindah ke Bojonegoro dari rumah semula mereka di Kecamatan Pitu. Karena merasa ditelantarkan itulah, Tina melaporkan ke BKD, inspektorat dan bupati. “Sampai sekarang belum ada ujungnya, belum ada kesepakatan,” keluhnya.

Usai memimpin rapat di area Command Center, Bupati Ngawi Budi Sulistyono alias Kanang bersama Plt Sekkab Ngawi, Shodiq Tri Widhianto, menemui keluarga tersebut. “Kami sungguh malu ada kelakuan PNS seperti ini, kami minta segera dimediasi, diselesaikan dulu secara kekeluargaan, sanksi untuk oknum PNS yang menjadi tertuduh juga sedang kami pikirkan,” kata Kanang.

Kanang memberikan waktu sampai akhir Juni 2017 ini untuk Gunadi menyelesaikan tuntutan yang diminta istri sirinya. Bupati juga berjanji akan memberiakn sanksi termasuk kemungkinan bagi tertuduh untuk dicopot dari jabatan (non job). (ari)

post-top-smn

Baca berita terkait