Saturday, 20 January 2018

Mempertanyakan Ketegasan Pol PP Terhadap Izin Usaha Penggilingan Padi yang Diduga Bodong

post-top-smn

Bondowoso Pol PP

Foto: Kasat POL PP Kabupaten Bondowoso, Abdurahman. (foto Yon)

Bondowoso, SMNKeberadaan Usaha Penggilingan Padi yang berada di Desa Tagalmejin Kec. Grujukan dipertanyakan keberadaannya, mengingat usaha penggilingan padi tersebut sudah beroperasi selama kurang lebih 14 tahun, apalagi Izin Usaha Penggilingan Padi tersebut diduga Bodong.

Tidakhanya menyangkut persoalan Izin Usaha yang tidak jelas, akan tetapi masalah Amdalnya pun juga patut dipertanyakan, pasalnya Dampak Limbah dari Usaha Penggilingan Padi tersebut mengakibatkan masyarakat sekitar menderita, bahkan petani yang area sawahnya bersebelahan dengan lokasi Usaha Penggilingan Padi tersebut juga mengalami kerugian yang tidak sedikit.

Penelusuran SMN di lokasi Usaha Penggilingan Padi di Desa Tegalmejin Kec. Grujukan mendapati fakta bahwa Izin Usaha Penggilingan Padi tersebut hanya ada 2 (dua) yaitu: UD. Samudra dan UD.Samudra Harapan dari 3 (tiga) Usaha Penggilingan Padi yang beroperasi, jadi yang satu diduga Bodong.

Lebih parahnya lagi dari cerobong pembuangan limbah padi tersebut SMN tidak menemukan adanya pelindung atau filter, sehingga debu bercampur sekam yang keluar dari cerobong pembuangan berterbangan yang mengakibatkan Polusi Udara, sehingga Polusi Udara tersebut mengakibatkan kulit warga masyarakat sekitar pengilingan merasa gatal-gatal, sesak nafas, serta atap rumah warga tertimbun debu bercampur sekam.

Porno Winardi Kepala Dinas Perijinan Terpadu saat ditemui di ruang kerjanya kepada SMN menyampaikan, bahwa Izindari Usaha Penggilingan Padi di Desa Tegalmijin tersebut sekarang masih dalam proses, dan itu merupakan pengembangan dari dua Usaha Penggilingan Padi yang sudah ada yaitu UD. Samudra dan UD. Samudra Harapan.

Masih kata Porno, “Kalau Usaha Penggilingan Padi yang di Desa Tagalmijin tersebut sudah beroperasi selama kurang lebih 14 tahun tanpa mengantongi surat Izin Usaha, itu sepenuhnya merupakan wilayah kewenangan dari POL PP selaku Penegak Perda maupun Perbub, karena disitu ada Kasi Pengawasan dan Penindakan, jadi Usaha Penggilingan Padi tersebut mau “dibekukan atau tidak” sebelum ada Izin yang resmi, Dinas Perijinan Terpadu tidak mempunyai kewenangan untuk itu,” paparnya.

Di tempat terpisah Kartono Kasi Pengaduan Dinas Perijinan Terpadu mengatakan, “Saya selaku Kasi Pengaduan hanya bisa menampung dan mengkoordinasikan kepada yang punya kewenangan yaitu POL PP, dan itu nantinya terserah POL PP mau ditutup atau dibekukan sementara Usaha Penggilingan Padi tersebut, sebelum Izin resminya diperoleh”.

Wahyudi Kabid Perindustrian kepada SMN juga menyampaikan, “Kalau memang benar bahwa pengembangan Usaha Penggilingan Padi tersebut tidak mengantongi Izin Usaha, maka saya akan melakukan evaluasi terhadap hal tersbut, dan kalau memang terbukti tidak ada Izinnya, maka saya akan berkoordinasi dengan POL PP untuk “membekukan” sementara Usaha Penggilingan tersebut, sebelum Izinnya diselesaikan terlebih dahulu.

Sementara, Kasat POL PP, Abdurahman, kepada SMN di ruang kerjanya menjelaskan, “Kalau menyangkut masalah izin usaha pengembangan penggilingan padi di Desa Tegalmijin Kec. Grujukan, bahwa pihak perusahaan telah memprosesnya, jadi tidak ada masalah untuk itu, tandasnya. (b2s)

post-top-smn

Baca berita terkait