Tuesday, 12 December 2017

Matangkan RPJMDes Menuju Desa Mandiri

post-top-smn

Blitar Joni

Blitar, SMN Pemerintah Kabupaten Blitar menyambut positif dengan terbitnya empat Peraturan Dalam Negeri (Permendagri) terkait dana desa. Ini artinya, Pemerintah Kabupaten Blitar siap merumuskan regulasi pelaksanaan aplikasi Undang-Undang Desa Nomor 6 tahun 2014 dengan membentuk Peraturan Daerah maupun Peraturan Bupati. Harapannya, bulan Februari ini desa sudah bisa melaksanakan pembangunan pemberdayaan yang ada di desa. Atau dengan kata lain pelaksanaan pembangunan desa menuju desa mandiri tercapai. Hal ini diungkapkan Plt. Kepala Bapemas Kab. Blitar, Joni Setiawan, S.Sos, M.Si di ruang kerjanya, Rabu (4/2).

Bersama tim fasilitasi penyelenggaraan UU Desa, Bapemas saat mematangkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa/Kelurahan (RPJM Desa), yang akan dituangkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Desa), mengingat keduanya ini sebagai persyaratan dalam pemanfaatan dana desa yang rencananya bulan April mulai disalurkan.

Mantan Kabag Humas dan Protokol ini juga menyampaikan, Kabupaten Blitar mendapatkan dana desa yang bersumber dari APBN ini sekitar 33 miliar rupiah. Sementara ADD yang bersumber dari APBD sekitar 15 miliar rupiah. Alokasi dana-dana tersebut sifatnya adil dan merata bagi seluruh desa yang ada di Kabupaten Blitar dengan penerimaan sekitar 700 juta perdesa . 50% untuk biaya tunjangan Kades dan staf, sedangkan sisa peruntukannya sesuai dengan kebutuhan desa yang sudah tertuang dalam RPJM desa. Pembagian lokasi dana itu sesuai kebutuhan masing-masing desa sudah ditentukan berdasarkan beberapa indicator antara lain; geografis desa. Dan Bapemas selalu siap untuk melakukan pendampingan.

Seperti diketahui, prioritas dana desa untuk menggerakkan perekonomian desa. Semua resources atau sumber daya bisa dimanfaatkan secara tepat. Sehingga mewujudkan desa yang mandiri. (mam/adv/bapemas)

post-top-smn

Baca berita terkait