Monday, 23 July 2018

MAHMUD : LAPORAN TIDAK CUKUP BUKTI, TIDAK USAH DITANGGAPI

post-top-smn

LUMAJANG, SMN – Terkait laporan seorang warga pasirian, yang melaporkan tentang mutasi pejabat pemkab lumajang, Mahmud SH selaku pengacara dari As’at Malik
menyoroti perihal laporan kepada Panwaslu Kabupaten Lumajang.

Laporan yang hanya bermodalkan foto copy tersebut, dinilai tidak cukup bukti, karena tidak akurat, minimal pelapor harus mempunyai dua alat bukti, yaitu bukti surat dan bukti saksi.

Dalam prakteknya, yang namanya laporan itu ada dua, misalkan laporan kehilangan KTP.
Kalau kehilangan KTP kan tidak mungkin ditanyakan aslinya, karena jelas, yang asli hilang.
Penerima laporan langsung membuatkan surat laporan kehilangannya. Dan Pasti ditanya ingat nomer NIK nya ngga? Ada foto copynya ngga?
Mungkin seperti itu.

Laporan ke Panwaslu yang dilakukan oleh seseorang ini, melaporkan tentang perbuatan seseorang yang diduga melanggar aturan.

Dalam hal ini Panwaslu harus tegas, karena ini menuduh atau menduga seseorang melakukan penyimpangan, harusnya mereka mempunyai bukti yang akurat minimal dua alat bukti yang cukup.

“Ini kan tidak ada bukti, Kan cuma foto copy. Jadi disini pak asat tidak perlu mendatangi panggilan Panwaslu, kalau Panwaslu belum bisa melengkapi dua alat bukti yang cukup. Hanya karena pak As’at terlalu baik saja dalam menyikapi hal ini secara langsung, sebenarnya ini tidak ada apa-apanya.
Beliau berkeinginan supaya Lumajang ini kondusif dan damai,” terangnya.

Menurut mahmud, hal ini tidak perlu ditanggapi, karena kaidah hukumnya sudah jelas dan pasti, dan tidak usah ditanya terkait akurat nya.

Bukti surat itu, kekuatannya terletak pada aslinya. Foto copy itu perlu dikesampingkan.

Panwaslu tidak berhak memanggil pasangan calon nomor urut 2, sebelum mereka mengantongi dua alat bukti yang cukup.

Yang tidak kalah pentingnya, karena foto copy surat itu menyangkut dokumen, pihaknya meminta untuk melacak, dapat dari mana dokumen tersebut, karena ini barang rahasia, menyangkut privasi dan prestasi seseorang.

“Nanti saya akan mendatangi Panwaslu, dan meminta supaya menanyakan kepada pelapor dari mana dapat copy surat dokumen negara ini,” tegasnya.

Menurutnya, Panwaslu perlu merekomendasikan laporan palsu ini dan harus diklarifikasi untuk selanjutnya diserahkan kepada Polres Lumajang agar ditindaklanjuti.

“Saya yakin ini bukan kepentingan pelapor, pasti ini ada kepentingan yang lain. Dan ini Panwaslu harus kerja keras. Siapa yang mengadakan konspirasi ini. Jika ada salah satu pasangan calon yang menjadi aktor intelektualnya, Panwaslu harus tegas,” imbuhnya.

Sementara itu, As’at Malik menyatakan bahwa,
terkait beberapa hal yang berhubungan dengan mutasi, yang pertama pada pelantikan tanggal 19 Pebruari 2018, dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik secara prosedural atau secara subtansi.

“Saya sebagai Bupati Lumajang, yang sewaktu itu belum cuti, sudah mendapatkan izin dari pejabat yang berwewenang, dalam hal ini adalah Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

Terkait jumlah yang muncul dalam mutasi sejumlah 513 orang itu, pernah diusulkan sebelumnya. Namun ada perubahan adanya pangajuan terkait pensiun dini dari Ir. Nurul Huda, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, maka perlu dilakukan penataan kembali dan perubahan dengan usul yang kedua, sehingga menjadi 563 orang.

Menurutnya, jumlah pejabat yang dilantik, telah dilakukan verifikasi dan klarifikasi Kemendagri, Dirjen Otonomi Daerah, tertanggal 11 Mei 2018, diruang Kemendagri Dirjen Otonomi Daerah, yang dihadiri oleh Direktur FKKBD Kemendagri dan beberapa orang, yang memberikan rekomendasi kepada kita. Dan untuk itu bisa meminta kepada BKD.

Mutasi yang di lakukan sudah tidak ada masalah tentang 513, memang pernah mengajukan. Namun setelah itu disusulkan kembali karena ada Ir. Nurul Huda pensiun dini, dan ini diisi orang lain.

“Saya berharap penjelasan ini tidak membuat kita ribut, dan membuat tidak nyaman. Tidak usah diributkan biar masyarakat kedepan tidak bertanya-tanya, dan ini sudah kami pertanggungjawabkan, baik ditingkat propinsi hingga pusat karena itu sudah tugas kami,” pungkasnya. (Atk)

post-top-smn

Baca berita terkait