Monday, 23 July 2018

M.SHOLEH BERHARAP DKPP BISA BERSIFAT OBYEKTIF

post-top-smn

LUMAJANG, SMN – Menanggapi keputusan Panwaslu Kabupaten Lumajang, tentang laporan pengacara pelapor M. Sholeh SH, yang dihentikan oleh Panwaslu Kamis (31/5) lalu, sekitar pukul 14.00 WIB, maka melanjutkan laporan hal tersebut ke DKPP dan Bawaslu RI.

Menurut M. Sholeh Panwaslu Kabupaten Lumajang sudah melanggar kode etik, karena sejak awal Panwaslu tidak bekerja secara profesional.

Menurutnya, pada tanggal 9 Pebruari 2018 lalu, saat terjadi mutasi, Panwaslu itu tahu kalau ada kejanggalan, tapi Panwaslu tidak melakukan langkah untuk investigasi, bahwa telah terjadi pelanggaran, dimana dalam waktu 6 bulan sebelum penetapan, Incumbent tidak boleh melakukan mutasi, kecuali ada ijin dari Mendagri.

Lebih lanjut disampaikan M.Sholeh, bahwa ijin mutasi berjumlah 513 dan 563 orang, tetapi disampaikan ke DKPP pada dilantik saat itu berjumlah 652, artinya kelebihan mendekati 100 pejabat.

“Tapi Panwaslu tidak melakukan apapun saat itu, berbulan-bulan Panwaslu diam saja, maka kita anggap itu tidak profesional, maka dari itu kita melaporkan kepada Panwaslu, anehnya justru dihentikan, dan dikatakan laporan kita tidak memenuhi bukti materiil,” beber M Sholeh.

Padahal menurut Peraturan Pawaslu Nomor 14 tahun 2017, bukti materiil itu adalah laporan harus mampu menguraikan bentuk pelanggarannya, kejadiannya dimana, dan itu sudah kita sampaikan semua.

“Siapa yang melakukan pelanggaran, ya Bupati As’at, tempatnya dimana, ya di Pemkab, bukti surat sudah kita lampirkan, saksi juga sudah dimintai keterangan, bukti materi juga sudah lengkap, tapi malah diabaikan dan tidak ditindaklanjuti,” terangnya lagi.

M.Sholeh berharap, sebelum tanggal 27 Juni mendatang, DKPP segera menggelar sidang dan harus sudah ada keputusan, kalau ini sebagai pintu masuk, dan tidak bisa di selesaikan, maka pada Pilkada serentak nanti, Panwaslu tidak bisa ikut tender.

“Sejak awal Panwaslu sudah berpihak kepada Incumbent, kenapa?, karena laporan kita pada tanggal 21 Mei tidak diterima, dengan alasan buktinya tidak asli. Sejak kapan ada aturan kalau laporan harus dengan bukti asli,” tambahnya.

Mengenai waktu yang pendek, kata M Sholeh juga menjadi persoalan, tapi kalau laporan ini tidak dilanjutkan, maka akan banyak yang dirugikan.

Makanya dari itu M.Sholeh. melaporankan ke DKPP, harapannya agar DKPP bisa bersifat obyektif dan segera menggelar sidang, agar yang tidak benar bisa dipecati semua. (atk)

post-top-smn

Baca berita terkait