Tuesday, 26 March 2019

LSM AKP : BLH Bondowoso Menutup Mata Soal Masyarakat yang Terkena Dampak Limbah Penggilingan Padi

post-top-smn

Bondowoso Edy Wahyudi

Edy Wahyudi, Ketua LSM AKP. (foto/yon)

Bondowoso, SMN Dalam upaya pengendalian dan pelestarian lingkungan hidup secara terpadu dan berwawasan lingkungan, diperlukan adanya pengawasan dan pengendalian kegiatan pembangunan sebelum dilaksanakan kegiatan pembangunan tersebut. Upaya pengendalian dan pengelolaan kegiatan pembangunan ini dimaksudkan sebagai upaya meminimalisasi dampak fisika, kimia, biologi dan sosial terhadap lingkungan.

“Ketua LSM AKP (aliansi Kebijakan Publik) kepada SMN memaparkan,” Selain melihat aspek sosial dan ekonomi dalam memajukan daerah dengan adanya berbagai usaha/ kegiatan, perlu juga adanya aspek lingkungan, yaitu dampak yang ditimbulkan akibat adanya aktivitas dari usaha/kegiatan, untuk itu setiap usaha/kegiatan yang dilakukan haruslah dilengkapi dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pengendalian Lingkungan (UKL-UPL) atau Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL).

Masih Edy Wahyudi, Pencemaran Lingkungan oleh UD. Samudra dan UD. Samudra Harapan, di Desa Tegal Mijin Kec. Grujukan, akibat dari semburan debu sekam padi dari cerobong pembuangan limbah, tersebut telah mengakibatkan gangguan per-napanas serta kulit dari warga masyarakat menjadi gatal-gatal, serta atap rumah warga tertutup oleh debu sekam padi tersebut, bahkan akibat dari Pencemaran Udara ini pula mengakibatkan para petani sekitar lokasi juga merugi di karenakan tanaman pertanian mereka tertutup debu sekam padi, paparnya.

Penelusuran yang di lakukan oleh SMN di perusahaan penggilingan padi tersebut mendapati adanya tiga gudang penggilingan yang ketiganya aktif beroperasi, “Isnaini” orang kepercayaan perusahaan kepada SMN menjelaskan bahwa Izin Usaha dari perusahaan ini ada 2 (dua) yaitu UD. Samudra dan UD. Samudra Harapan, dan untuk UKL dan UPL yang ada yaitu UD. Samudra, sementara untuk UD. Samudra Harapan tidak ada.

Lebih lanjut Isnaini, “saya dan juga pemilik perusahaan ini tidak mengerti perihal perizinan, yang kami tahu hanya bekerja dan bekerja, apa yang kami dapatkan dari Dinas ya hanya itu, dan hal tersebut di benarkan oleh Tomi selaku penanggung jawab perusahaan.

Bahkan dari hasil penelusuran SMN, patut diduga bahwa perusahaan Perusahaan Penggilingan Padi tersebut telah menyalahi PP No.65/1971 tentang Penggilingan Padi dan Penyosohan Beras, Perda Kab. Bondowoso No.12/1990, juga SK Bupati Bondowoso No. 390/ 2005 Upaya Pengelolaan (UKL) dan (UPL) adalah upaya yang dilakukan dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup oleh penanggung jawab usaha dan atau kegiatan, UU RI Nomor 23/1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta UU RI Nomor 5/1990 tentang Konservasi SDA Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara RI Tahun 1990 No. 49 Tahun 1990 Tambahan Lembaran Negara No 3419).

Mengingat pengertian dan persepsi yang berbeda mengenai masalah lingkungan hidup sering menimbulkan ketidak harmonisan dalam pengelolaan lingkungan hidup. Akibatnya seringkali terjadi kekurang tepatan dalam menerapkan berbagai perangkat peraturan, yang justru “menguntungkan perusak lingkungan,” serta merugikan masyarakat dan pemerintah.

Hingga berita ini naik cetak Kadis BLH Kab. Bondowoso sulit di temui bahkan di hubungi melalui selulernyapun tidak ada tanggapan. (b2s)

 

post-top-smn

Baca berita terkait