Thursday, 16 August 2018

LHOO…TERNYATA GAWAT SUDARMANTO YANG DIBEBAS TUGASKAN OLEH PLT BUPATI, TETAP MENJALANKAN AKTIVITASNYA SEBAGAI SEKDA

post-top-smn

p

LUMAJANG, SMN – Beberapa waktu yang lalu, PLT Bupati Lumajang, dr Buntaran Suprianto M.Kes, membebas tugaskan tiga ASN, yang melakukan pelanggaran berat.

Ketiga pejabat yang dimaksud adalah Drs. Gawat Sudarmanto (Sekda), Drs. Nur Wakid Ali Yusron (Kepala Badan Kepegawaian Daerah-BKD), dan Drs. Isnugroho (Kepala Inspektorat).

Namun, setelah habis masa cuti Bupati Lumajang, Drs. As’at, beliau menyatakan, bahwa SK pemecatan terhadap tiga pejabat oleh Wabup Lumajang, dr. Buntaran Suprianto, M.Kes, dicabut,  dan ketiganya bisa kembali melenggang aktif sebagai ASN dengan jabatan masing-masing.

Atas dasar pencabutan SK Wabup Buntaran (saat itu masih menjadi Plt Bupati oleh Bupati Drs. As’at) ketiganya melenggang. Bahkan, Drs. Gawat Sudarmanto melakukan kegiatan layaknya sebagai Sekda, salah satunya misalnya mengikuti kegiatan sidang paripurna di DPRD

dr. Buntaran menyampaikan, bahwa SK pemberhentian dalam jabatan terhadap ketiga ASN itu sah, dan tidak bisa dicabut begitu saja oleh Bupati As’at. Bahkan dr. Buntaran, pun tidak bisa menarik kembali SK tersebut.

Menururnya, SK yang dikeluarkan PLT Bupati itu sah, dan tidak ada kelemahannya. Justru pencabutan SK itu menyalahi prosedur. Sebagai seorang ASN yang baik, mestinya mereka mengikuti SK itu. Tdak malah mengabaikan

“SK Plt Bupati bisa saja dicabut, tetapi harus melalui prosedur, yaitu PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara), karena sebelum membebas tugaskan tiga ASN ini, saya sudah konsultasi ke semua pihak, termasuk ke para pakar hukum,” tegasnya.

Bahkan terkait SK pembebas tugasan ini penuh kontroversi, ada yang membenarkan ada juga yang menyalahkan. Yang menyalahkan itu pun tetap menyarankan, agar pencabutan itu melalui prosedur, yakni PTUN. Tidak serta-merta dicabut begitu saja.

“Jika mereka tidak mau proses PTUN, maka posisi jabatan mereka terutama Sekda, rawan memunculkan masalah. Utamanya menyangkut kebijakan penting, misalnya penanda tanganan yang berkaitan dengan keuangan,” bebernya.

Ada 3 pilihan untuk mereka yang dibebaskan tugaskan,
Pertama, mengundurkan diri sebagai Sekda secara kesatria, kedua mematuhi SK, ketiga, tidak keduanya, tidak mundur dan tidak melaksanakan SK PLT Bupati.

Jika mereka mengabaikan SK yang sudah ditetapkan, maka akan mendapat kesulitan, karena tidak menutup kemungkinan Bupati dan Wakil Lumajang yang baru (Cak Thoriq dan Bunda Indah), akan memakai SK Plt Bupati, dan ini bisa berakibat panjang, dan tetap harus melalui PTUN.

“Jika mereka bersikukuh mengabaikan SK saya, konsekuensinya akan lebih parah.Selain dibebaskan dari jabatan, bisa-bisa ditambah dengan hukuman berat lainnya, misalnya penurunan pangkat. Bahkan tidak menutup kemungkinan diberhentikan secara tidak hormat dari ASN, karena dinilai melakukan pelanggaran berat ,” imbuhnya

Lebih baik ketiganya mengikuti SK tersebut, karena saat ini dr Buntaran sedang menyusun telaah/ nota dinas, yang diantaranya berisi tentang saran-saran kepada Bupati untuk menyelesaikan permasalah pemerintahan di Kabupaten Lumajang.

Sampai berita ini diturunkan, Bapak GAWAT Sudarmanto tidak bisa dihubungi saat akan dikonfirmasi.(Atk)

post-top-smn

Baca berita terkait