Tuesday, 16 October 2018

KPU Kota Kediri Gelar FGD

post-top-smn

KPU Kota Kediri gelar FGD penyelesaianya sengketa hukum Pilkada

Kediri, SMN – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Kediri melaksanakan Focus Group Discussion (FGD) dengan tema Penyelesaian Sengketa Hukum Pilkada pada TUN dan MK pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kediri 2018.

Acara tersebut diselenggarakan di di Resto Keboen Rodjo Kediri, Minggu (10/6). Hadir dalam acara tersebut Komisioner KPU Kota Kediri beserta sekretariat, Kejaksaan Negeri, Budi Hery Satrijo, SH selaku narasumber, perwakilan ketiga paslon Pilwali 2018, Ketua Panwaslu, Ketua Kesbangpol, Kepala Bagian Pemerintahan, Kepala Bagian Hukum dan Pemerintahan, serta akademisi.

Komisioner KPU Kota Kediri Divisi Hukum, Nurul Mamnun menyampaikan terkait dengan objek perkara perselisihan hasil Pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. “Keputusan KPU/KIP provinsi/kabupaten/kota yang mempengaruhi terpilihnya pemohon sebagai paslon gubernur dan wakil gubernur, paslon bupati dan wakil bupati, dan paslon walikota dan wakil walikota,”ujar Nurul Mamnun.

Terkait dengan pemohon, ada ketentuan pengajuan permohonan. Nurul Mamnun menjelaskan bahwa sesuai dengan pasal 158 ayat (2) UU 10/2016  juncto pasal 7 ayat (2) PMK 5/2017. “Perbedaan antara  perolehan suara pemohon dengan perolehan suara calon peraih suara terbanyak ada batas minimalnya dihitung dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir,”jelasnya.

Ketentuan batas minimal untuk pengajuan permohonan berdasarkan jumlah penduduk dan perbedaan perolehan suara. Jumlah penduduk sebanyak 250.000 jiwa perbedaan perolehan minimal 2%. Jumlah penduduk 250.000 – 500.000 jiwa perbedaan perolehan suara 1,5 %. Jumlah penduduk 500.000 – 1 jt jiwa perbedaan perolehan suara minimal 1 % dan jika jumlah penduduk lebih dari 1 jt makan perbedaan perolehan suara minimal 0,5%.

Terakhir Nurul Mamnun menyampaikan mengenai tahapan penanganan perkara perselisihan hasil (vide pasal 3 PMK 7/2017), ada beberapa tahapan. Diantaranya pengajuan permohonan pemohon, pemeriksaan kelengkapan permohonan pemohon, perbaikan kelengkapan permohonan pemohon, pencatatatn permohonan pemohon dalam BRPK, penyampaian salinan permohonan pemohon kepada termohon dan pihak terkait dan beberapa tahap lainya. (bd/adv)

post-top-smn

Baca berita terkait