Friday, 20 July 2018

Kota Blitar Sabet Penghargaan Pembangunan Daerah

post-top-smn

Penghargaan diserahkan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro kepada Wakil Walikota Blitar, Santoso

Kota Blitar, SMN – Di tengah suasana memperingati hari jadinya, Kota Blitar memperoleh penghargaan membanggkan. Pemerintah Kota Blitar menerima penghargaan pembangunan daerah (PPD) Tingkat Provinsi Jawa Timur untuk Kategori Kota dari Gubernur Jawa Timur. Penghargaan diserahkan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro kepada Wakil Walikota Blitar, Santoso pada acara Musrenbang RKPD Provinsi Jawa Timur, di Grand City Surabaya (18/4).

Dengan penghargaan ini, Kota Blitar berhak mewakili Jawa Timur dalam penilaian di tingkat nasional. Mulai awal dari perencanaan pembangunan alurnya berjalan dengan baik. Indikator penilaian dalam penghargaan ini adalah perencanaan melalui alur dari bawah (bottom up), dari atas ke bawah (top down), politik dan teknokratis. Wakil Wali Kota Blitar, Santoso menyampaikan apresiasinya kepada Organisasi Perangkat Daerah dan masyarakat Kota Blitar atas kinerja dan partisipasinya dalam pembangunan daerah.

“Ada beberapa indikator penilaian PPD 2018. Diantaranya proses penyusunan RKPD tahun 2018. Proses penyusunan RKPD Kota Blitar dianggap sudah memenuhi semua unsur demokratik, teknokratik, dan politik,” jelas Djatmiko Budi Santoso, Kepala Bappeda Kota Blitar. Menurut Djatmiko, alur – alur perencanaan pembangunan harus terintegrasi dengan baik. Ada proses e – planning. Dari proses – proses itu ada keterkaitan program yang diusulkan. Artinya, terintegrasi dengan program provinsi dan nasional.

Pria berkacamata ini menambahkan, penyusunan RKPD dilakukan melalui Musrenbang di tingkat RT, RW, kelurahan, dan kecamatan. Musrenbang di tingkat RT, RW, kelurahan, dan kecamatan itu dilaksanakan secara demokratik.Kemudian, usulan-usulan yang masuk lewat Musrenbang tingkat RT, RW, kelurahan, dan kecamatan, itu diakomodir melalui rapat di forum perangkat daerah. Rapat di forum perangkat daerah ini memenuhi unsur teknokratik dalam penyusun RKPD Kota Blitar.

Selain itu, sambung Djatmiko, program yang diusulkan di RKPD juga harus terintegrasi dengan program prioritas di tingkat Provinsi Jatim dan di tingkat nasional. Tak hanya itu, Kota Blitar harus memiliki inovasi untuk mencapai program prioritas dengan efektif dan efisiensi anggaran. “Itu menjadi kriteria penilaian untuk penghargaan pembangunan daerah,” katanya.

Djatmiko mengakui ada dukungan baik dari kepala daerah. Khususnya dalam rangka melaksanakan pembangunan partisipasi. Salah satu yang menjadi penilaian dalam penilaian ini adalah capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM). “Jadi komitmen daerah terkait IPM ada faktor. Yakni kesehatan, pendidikan, dan daya beli masyarakat”, jelas Djatmiko. Selain memperkuat dari sisi itu, sisi yang diperkuat dalam perencanaan adalah melalui proses hasil reses di tingkat dewan.(hms/adv/mam)

post-top-smn

Baca berita terkait