Monday, 22 October 2018

Komisi X DPR Dukung Moratorium Pelaksanaan UN

post-top-smn

un-1 Jakarta, SMN – Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mendukung moratorium pelaksanaan (penghapusan) ujian nasional  (UN) pada tahun depan yang direncanakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. Anggota Komisi X DPR RI, Arzeti Bilbina Setyawan dikonfirmasi, Selasa (29/11)  mengaku setuju dengan penghapusan program UN dalam sistem pendidikan nasional.

Alasannya, UN menyedot energi dan anggaran yang besar, mulai dari pembuatan soal, pencetakan, pendistrisibusian sampai pengamanan soal.   “Prinsipnya saya setuju dengan penghapusan Ujian Nasional. Sebab, UN ini menyedot energi dan anggaran yang luar biasa. Dengan begitu, anggarannya bisa dialihkan untuk perbaikan sarana dan fasilitas pendidikan,” tutur Arzeti   Menurutnya, UN memberi dampak negatif pada psikologis siswa. Pasalnya, UN menjadi momok bagi siswa, sehingga tak heran banyak yang menjadi stres menjelang pelaksanaan UN meskipun tidak lagi menjadi satu-satunya parameter kelulusan.

Tak bisa dipungkiri, UN membuat siswa stres. Hal itu juga dialami anak saya yang saat ini duduk di kelas 6. Dia juga tampak tegang menghadapi UN,” ujarnya.   Pihaknya, juga menilai UN selama ini menjadi bagian dari standardisasi pendidikan. Padahal standar pendidikan tidak bisa disamakan secara mutlak antara daerah satu dengan yang lain. Banyak faktor yang harus dilihat, baik sarana, fasilitas, sampai kemampuan anggaran pemerintah daerah.   “Saya kira pendidikan tidak bisa distandardisasikan secara linear, karena masing-masing daerah punya kompleksitas masing-masing. Tidak pas kalau, siswa di pelosok harus bersaing dengan siswa di perkotaan dengan dukungan fasilitas dan sarana yang lengkap. Sekalipun, banyak juga siswa dari pelosok yang meraih nilai tertinggi UN,” tuturnya.

Sementara itu Anggota DPRD Jatim, Gunawan menilai kemampuan seorang siswa itu yang paling tahu adalah pihak sekolah. UN ini bisa saja menjadi standardisasi saja tapi jangan sampai menjadi penentu kelulusan.   “Kasihan kan kalau selama sekolah siswa tersebut pandai, tapi tidak lulus hanya karena tidak lulus UN. Selain itu, yang masing-masing sekolah di daerah kondisinya berbeda. Kelulusan itu 75% ditentukan pihak sekolah, Unas hanya sebagian dari pertimbangan saja,”ujarnya. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Saiful Rahman mengakui, Mendikbud memang menunjukkan niatan untuk melakukan moratorium UN, sesuai dengan instruksikan Presiden.

Oleh sebab itu, pihaknya siap saja kalau nyatanya UN ditiadakan pada tahun depan.   Saiful melanjutkan, kalau UN dihapus, maka pelaksanaa ujian sekolah akan dilimpahkan ke pemerintah daearah masing-masing. Dirinya yakin, Pemda siap untuk menerima pelimpahan kewenangan tersebut.   “Kalau jadi pemerintah melakukan moratorium, maka pelaksanaa ujian sekolah akan kita limpahkan ke pemerintah kabupaten/kota. Saya yakin mereka mampu menjadi penyelenggara. Jadi tak ada soal moratorium atau tidak,” ujarnya. (pca/kom)

post-top-smn

Baca berita terkait