Monday, 23 July 2018

Komisi IV Rekomendasikan Bongkar Paving Jalan Srambang, Slamet Rianto : “Tidak Dilaksanakan, Bawa ke Jalur Hukum!”

post-top-smn
Hearing Komisi IV soal paving jalan di Srambang

Hearing Komisi IV soal paving jalan di Srambang

NGAWI, SMN – Komisi IV DPRD Ngawi memberikan peringatan keras pada Dinas Perumahan dan Permukiman (Dinperkim) Ngawi dalam menangani proyek fisik mereka. Diantara yang menjadi sorotan dewan adalah pembangunan jalan paving di Desa Srambang Kecamatan Jogorogo. “Selain bahwa proyek itu terlambat dikerjakan, kualitas pelaksanaan pekerjaan juga buruk,” ujar Slamet Rianto, Ketua Komisi IV DPRD Ngawi.

DPRD Ngawi melakukan sidak ke lokasi proyek Srambang pada Selasa 3 Oktober 2017 lalu dan dibuat gemas dengan kulitas pekerjaan yang disuguhkan. Tampak pavingisasi yang tidak padat dan tidak rapi. Selain itu, pemenang tender atas nama CV Karya Sejati juga tidak menyebutkan volume pekerjaan dicantumkan dalam papan nama proyek. Proyek ini sendiri dimenangkan CV Karya Sejati dengan nilai Rp 474 juta dengan item pekerjaan pavingisasi dan pembangunan loket retribusi. Pekerjaan paving dengan panjang 330 meter yang menjadi sorotan karena menurut hasil sidak dewan, asal-asalan dan buruk. Selain itu, seharusnya proyek ini sudah selesai sejak 3 September dan kini tercatat mengalami keterlambatan capaian pekerjaan. “Kami minta tetap diberlakukan denda,” ujarnya.

Pada Jumat, 6 Oktober 2017, akhirnya DPRD melakukan hearing dengan Dinperkim, konsultan pengawas dari Dextra Consultan dan CV Karya Sejati selaku kontraktor pelaksana. Slamet sendiri usai hearing dilakukan, menilai bahwa kesalahan mutlak berada di tangan pelaksana. “Adapun alasan bahwa ada perubahan pekerjaan yang dicatat dalam adendum, hal itu sama sekali tidak berkaitan dengan mutu, apaagi adendum baru itu tidak menyangkut pekerjaan pavingisasi,” ungkapnya.

Slamet juga telah melihat bahwa konsultan pengawas sudah memberikan catatan teguran atas semua temuan kesalahan pengerjaan yang dilakukan. Demikian juga Dinperkim sudah memberikan peringatannya pada kontraktor pelaksana. Karena itu DPRD mengeluarkan rekomendasi untuk eksekutif. Diantaranya permintaan agar pengerjaan paving dibongkar 100 persen karena sejak awal tidak dilakukan pemadatan yang memadai. Selain itu berlakukan denda atas keterlambatan dan bila melanggar agar kasus ini dibawa ke ranah hukum. “Termin dana yang sudah turun adalah 30 persen uang muka dan pengerjaan lanjutan di termin kedua 50 persen, sisa dana kami minta ditahan dulu,” ujar Slamet.

Slamet juga meminta agar rekomendasi yang segera dikirim ke bupati  itu tidak dianggap isapan jempol belaka. Pihaknya akan teru mengawasi dan memantau pekerjaan jalan paving di Srambang dan tak akan segan meminta adanya black list atas pelaksana yang bandel.

Joko Subut dari CV Karya Sejati, tidak banyak bicara usai hearing dilakukan. Dia hanya mengaku menyanggupi melaksanakan syarat dari dewan termasuk membongkar dan mengerjakan ulang pavingisasi sejak awal pemadatan. “Ya kami sanggupi untuk melakukan rekomendasi DPRD itu,” ujarnya. (ari)

post-top-smn

Baca berita terkait