Monday, 21 January 2019

Komisi E : Tenaga Honorer SMA/SMK Harus Tetap Ikut Tes Jadi Guru PNS

post-top-smn
Wakil Ketua Komisi E DPRD Jatim, Suli Daim

Wakil Ketua Komisi E DPRD Jatim, Suli Daim

Surabaya, SMN – Tenaga honorer daerah (honda) jika mendapat prioritas untuk diangkat sebagai PNS, namun kali ini mereka harus tetap mengikuti tes rekrutmen untuk masyarakat umum. Hal itu juga  Termasuk tenaga honda atau lepas yang menjadi guru di SMA/SMK yang pengelolaannya dilakukan oleh Pemprov Jatim.

Wakil Ketua Komisi E DPRD Jatim, Suli Daim di DPRD Jatim, Senin (31/10) menegaskan, jika Kementrian Pemberdayaan Aparatur Negara (PAN) dan Reformasi Birokrasi tidak lagi bisa mengangkat tenaga honda sebagai PNS.Selain tidak ada alokasi anggaran di APBN sekaligus data base honda sudah tidak berlaku. Maka bagi tenaga honda dan lepas yang saat ini mengajar SMA/SMK tidak bisa secara otomatis jadi PNS.

Jika sebelumnya para honda yang masuk database secara otomatis dapat diangkat PNS, untuk sekarang sudah tidak dapat lagi. “Dengan SE Mendagri nomor 814.1/169/SJ tentang larangan pengangkatan tenaga honorer, otomatis mereka harus mengikuti layaknya tes untuk masyarakat umum dalam rekrutmen CPNS,”tegas politikus dari PAN.

Apalagi, ditambahkannya sesuai UU ASN bupati/walikota dilarang mengangkat tenaga honorer. Itu berarti tenaga pengajar di SMA/SMK haruslah PNS. Dengan begitu mereka tenaga honda yang akan mengajar di SMA/SMK dituntut untuk mengikuti tes rekrutmen PNS.

Terpisah, Ketua Komisi E DPRD Jatim, dr Agung Mulyono mengatakan atas hasil komunikasi ini, maka Pemprov Jatim dan DPRD Jatim kini sedang mencarikan solusi untuk gaji para tenaga honorer pasca akhir 2016. Kalau sekarang menggunakan dana BOSDa, maka per Januari 2017 harus ada penggantinya. Adapun keberadaan mereka jumlahnya sampai ratusan orang

“Mereka ini butuh makan dan menghidupi keluarga, Karenanya kami disini akan mencari solusi khususnya untuk tenaga honorer. Untuk itu kami segera bertemu dengan Kadindik untuk berbicara soal kesejahteraan tenaga honda. Bukan saja soal guru tetapi juga tenaga yang jaga sekolah serta tenaga kebersihan,”ujarnya politisi asal Partai Demokrat. (pca/kom_jtm)

post-top-smn

Baca berita terkait