Friday, 25 May 2018

Komisi E Menilai Penetapan SPP Sudah Tepat dan Wajar

post-top-smn
Anggota Komisi E DPRD Jatim, M. Eksan

Anggota Komisi E DPRD Jatim, M. Eksan

Surabaya, SMN – Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur menyatakan bahwa keputusan penetapan SPP untuk SMA/SMK oleh pemerintah lewat surat Menteri Dalam Negeri sudah pas dan tepat.

“Saya setuju penetapan SPP SMA/SMK ini sudah bagus dan masih diambang batas kewajaran. Karena dengan adanya penetapan SPP ini menghindari adanya pungutan liar yang dilakukan oleh Kepsek yang berimplikasi pada pidana,” tegas Anggota Komisi E DPRD Jatim, M. Eksan di DPRD Jatim, Senin (9/1).

Pihaknya juga menyampaikan upaya penetapan SPP oleh pemerintah ini juga bisa menghindari upaya politik oleh yang selama ini selalu dijadikan kepala daerah sebagai senjata maju calon kepala daerah. “Dengan adanya penetapan ini diharapkan tidak ada lagi calon kepala daerah memanfaatkan dunia pendidikan sebagai ajang kampanye lagi,” ujarnya.

Terkait dengan siswa SMA/SMK yang tergolong tidak mampu, pihaknya menyarankan kepada pemerintah memberikan beasiswa atau keringan kepada siswa tersebut. Pemprov juga agar bekerjasama dengan pemkab/pemkot yang telah menganggarkan di APBD-nya.

Menurut politisi Fraksi Nasdem ini mencontohkan, seperti Kota Surabaya telah menganggarkan pendidikan untuk SMA/SMK, seharusnya bisa dilakukan dana sharing yaitu 50 : 50, sehingga sekolah gratis SMA/SMK bagi siswa tidak mampu bisa tetap sekolah.

Gubernur Jatim, Soekarwo mengatakan, penetapan SPP SMA/SMK ini sudah menjadi ketentuan Mendagri. Karenanya, hal ini diharapkan tidak membebani atau memberatkan orangtua pasca pengelolaan SMA/SMK diserahkan ke Pemprov Jatim. “Itu sudah menjadi ketentuan Mendagri, sehingga para Kepsek tidak bisa protes dan membuat tarikan sendiri. Kalau itu sampai terjadi maka sudah masuk rana pidana,” tegasnya.

Terkait dengan usulan Pemkot dan Pemkab yang ingin tidak ada tarikan atau SPP, menurutnya, hal itu tidak bisa dilaksanakan oleh Pemprov Jatim, karena sudah masuk dalam aturan. Jika Pemkab/Pemkot mau gratis harusnya ada regulasi yang mengaturnya.

“Kami sebenarnya sudah mengajak bagian hukum seperti Surabaya yang minta gratis untuk ke Jakarta menemui Mendagri. Ketika Pemprov Jatim sudah siap ternyata mereka justru tidak datang. Hal itu sudah kami lakukan berulang-ulang ternyata merekapun juga tak hadir,” paparnya. (pca/kom)

post-top-smn

Baca berita terkait