Sunday, 27 May 2018

Komisi B DPRD Ponorogo Mediasi PK5 Dengan Pemerintah Daerah

post-top-smn
Komisi B DPRD Ponorogo Sunarto saat memediasi antara PK5 Dan Permerintah daerah

Komisi B DPRD Ponorogo Sunarto saat memediasi antara PK5 Dan Permerintah daerah

Ponorogo, SMN – Akibat dari ketidakpuasan para pedagang kaki lima (PK5) demo terkait relokasi ke Jalan baru kepada bupati Ponorogo H.Ipong Muchlissoni beberapa hari yang lalu,akhirnya para PK5 ngluruk ke DPRD Ponorogo, dan diterima baik oleh Komisi B DPRD Ponorogo Sunarto. Dalam hal ini Sunarto juga menghadirkan instansi terkait dari Deperindagkop Plt kepala Addin Andanawarih, Asisten bupati Siswanto, Kepala Polisi Pamong Praja Wahyu Paripurnawan bertempat di aula DPRD Ponorogo pada hari Jum’at 28/10 kemarin.

Demontrasi dan mediasi yang dilakukan ratusan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang menolak di relokasi ke Jalan Suromenggolo atau Jalan Baru akhirnya menemukan titik temu. Hal tersebut diungkapkan oleh Sunarto, anggota Komisi B DPRD Ponorogo dari Partai Amanat Nasional (PAN).

“Setelah kita hearing dengan para PK5, kita mengetahui keluhan-keluhan yang mereka alami, seperti penyesuaian dari awal, kehilangan pelanggan, jauh dari tempat tinggal dan tidak adanya fasilitas dan air di Jalan Baru”, ujar Sunarto.

Untuk sementara kita menyepakati bahwa PK5 yang berada di ruas jalan itu direlokasi ditempat yang sama namun lebih tertib jadi tidak hanya satu titik saja tapi banyak titik, misal PK5 yang berjualan di ruas jalan Diponegoro, mereka tetap di jalan tersebut dengan diatur dan ditertibkan, sambungnya.”Kita harus mengakomodir semua pihak, disisi lain Pemerintah Kabupaten Ponorogo menginginkan suasana kota yang teratur, indah dan nyaman dengan target memperoleh piala Adipura namun kepentingan perut PKL juga jangan diabaikan, semua harus merasakan win-win solution”,urainya.

“Dialog kita mulai awal sampai akhir PK5 sudah banyak memberikan masukan kepaada kami, kepada pemerintah daerah,tentunya. Pemerintah daerah juga menentukan konsepnya tentang penataan PK5 dan mendapat respon dari PK5, namun kami komisi B sepakat tidak memutuskan dulu, karena ketika kita memutuskan hari ini saya yakin belum maksimal dan cenderung hanya sebagai keputusan yang emosional saja.Kita akan tindak lanjuti audensi hari ini dengan kita panggil seluruh satker dan koordinasi dengan bupati untuk menindaklanjuti hasil ini,”Namun demikian disela-sela keputusan yang belum final ini kami merekomendasi pemerintah daerah, silahkan masyarakat terutama PK5 tidak usah panik tidak usah risau tetapi tetap melakukan aktifitasnya sebagaimana mestinya selama kita memang belum ada keputusan antara pemerintah daerah,DPRD dan PK5,” Pungkas Sunarto.

Hal senada juga diungkapkan Addien Andhanawarih, plt Kepala Dinas Indagkop dan UKM, pihaknya akan meninjau kembali dan menunda rencana relokasi semua PKL tanggal 4 mendatang dan menunggu Perda yang akan segera dibuat, untuk itu Peraturan Daerah nomor 5 tahun 2011 tentang ketertiban umum sementara disesuaikan dengan tuntutan dari masyarakat dalam hal ini PKL,”Kami tidak ingin perekonomian di Ponorogo terhambat pertumbuhannya, sehingga dengan Perda yang baru nanti, Kota kita terlihat lebih rapi dan teratur, disisi lain ekonomi tetap berjalan dengan baik”, ujarnya.

Sementara itu menurut seorang PKL, Rengga,”Saya menyambut baik hasil mediasi yang dilakukan, kedepan saya mohon bila mau memberlakukan Perda, hendaknya pihak terkait juga diajak untuk berbicara, jadi jangan sepihak”, tukasnya, diamiini teman-temannya. ( Wied/DPRD/Adv)

 

post-top-smn

Baca berita terkait