Sunday, 20 May 2018

Komisi B DPRD Ponorogo Helat Rapat Internal Pasca Demo PKL Tolak Relokasi.

post-top-smn
Wakil Ketua Komisi B DPRD Ponorogo,Sunarto, saat rapat internal

Wakil Ketua Komisi B DPRD Ponorogo, Sunarto, saat rapat internal

Ponorogo, SMN – Pasca demo pedagang kaki lima(PKL) tolak relokasi baru beberapa waktu yang lalu, Ruh Komisi B DPRD Ponorogo menghelat rapat internal terkait pembahasan hal tersebut, di hadiri wakil ketua komisi B Sunarto dan segenap anggota komisi B bersama sejumlah satker pemerintah kabupaten Ponorogo terkait, di ruang Dewan pada hari kamis 03/11 kemarin.

Wakil ketua komisi B DPRD Kabupaten Ponorogo Sunarto membeberkan, pihaknya saat ini tengah mencari jalan tengah agar permasalahan keruwetan relokasi pedagang kaki lima yang menjajakan dagangannya ditrotoar dan bahu jalan segera terselesaikan.

Menurutnya,ada sejumah hal penting yang mencuat saat rapat internal di ruang Komisi B, Salah satunya pemkab bakal mengkaji ulang kebijakan relokasi tersebut, dan yang lebih penting ialah batas waktu tanggal relokasi yang sudah dijadwalkan pihak pemkab akhirnya dibatalkan sehingga pedagang bisa berjualan seperti biasa sampai ada kesepakatan kembali antara pemkab dengan para pedagang kaki lima“Semua aspirasi pedagang kaki lima sudah kami tampung dan kami pastikan tersampaikan, mereka masih bisa berjualan seperti biasa hingga ada kesepakatan baru” jelas Sunarto. Wacana relokasi bertujuan baik untuk penataan Ponorogo ke depannya, terlebih jumlah PKL Ponorogo diakuinya sudah cukup banyak, sehingga dampaknya muncul kesemerawutan, namun sebaliknya, usulan pedagang terkait kekhawatiran menurunnya pendapatan paska relokasi juga penting untuk dipertimbangkan.

Sunarto juga menambahkan, pihaknya mendukung langkah relokasi yang akan dilakukan pihak pemerintah Kabupaten Ponorogo. Namun, tidak harus disentralkan di jalan baru dan mengusulkan relokasi dibagi dalam beberapa lokasi, tujuannya agar pedagang tidak hijrah kelewat jauh. Selain itu, pembeli yang sudah terbiasa juga tidak kesulitan menemukan pedagang yang diinginkan.

Lebih lanjut, pihaknya juga sudah mulai mewacanakan raperda PKL. Dia mengaku sudah intens berkoordinasi dengan pemkab terkait itu,”Bukan hanya mengatur keberadaan PKL. Namun, juga menyiapkan solusi masalah yang menyertainya. Selain itu, kami ogah dinilai tebang pilih. Kedepan Perda juga bakal mengatur pertokoan menggunakan trotoar.” Pungkas Sunarto. (wied/DPRD/Adv)

post-top-smn

Baca berita terkait