Monday, 24 June 2019

Komentar Kades Karang Gayam & Kebonduren Dinilai Asal “Jeplak”

post-top-smn

BLITAR - kades asal jeplak

Blitar, SMN – Komentar yang dilontarkan Kepala Desa Karang Gayam dan Kades Kebonduren yang seakan telah melemparkan tuduhan kepada para wartawan cetak maupun elektronik di wilayah Blitar terkait akan memotong Dana ADD tahun 2015 untuk belanja publikasi, mendapatkan reaksi keras dari seluruh awak media.

Para awak media di Blitar raya, Jum”at (27/02) mengadakan pertemuan untuk membahas langkah-langkah dalam menyikapi pernyataan/komentar kedua kades yang mengaku mewakili seluruh kades se Kabupaten Blitar yang berjumlah 220.

Seperti diketahui, Plt Kepala Bapemas Kabupaten Blitar, berencana akan memotong Dana ADD tahun 2015 untuk belanja publikasi sebesar Rp 15 Juta setiap desanya. Terkait hal itu, media online Okezone (25/02) telah memberitakan dengan judul ”Di Pungli Rp.3,3 untuk Publikasi se Kabupaten Blitar Resah” Begitu juga media online Sindo News (27/02) juga memberitakan dengan judul “Kades se Kabupaten Blitar Akan Boikot ADD 2015”.

Komentar pada dua media online tersebut dinilai terkesan asal “Jeplak” (omong). Ali dan Nur Khamim menyatakan “terkait pemotongan dana ADD untuk publikasi tidak ada dasar hukumnya”. Yang lebih menyakitkan para awak media Blitar Raya adalah komentar “dana publikasi adalah untuk pengamanan” dan pernyataan Nur Khamim di Sindo News bahwa “proyek pengamanan media massa tersebut tidak lebih, ajang bancakan berburu keuntungan” dan desa tidak butuh publikasi seperti itu.

Menanggapi pernyataan Kades Kebonduren Ali DM, Koordinator AKD (Aliansi Kepala Desa) wilayah barat dan Kades Karang Gayam, Nur Khamim terkait tudingan pemotongan dana ADD untuk Publikasi sebesar Rp. 3,3 M dari 220 desa atau Rp. 15 juta per desa tersebut, sedikitnya 50 wartawan dari TV, radio, cetak dan online se Blitar Raya dalam rapat koordinasi yang digelar secara mendadak itu sepakat membantah dan keberatan atas tudingan seperti diberitakan di beberapa media online tersebut.

Mereka menilai bahwa orang yang berkomentar begitu tidak memahami Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014, tentang Desa. Dalam UU ini, pada paragraf 3 berbunyi, Pemantauan dan Pengawasan Pembangunan Desa, Pasal 82 ayat (1) bahwa masyarakat desa berhak mendapatkan informasi mengenai Rencana dan Pelaksanaan Pembangunan Desa.

Sedangkan pada ayat (4) Pemerintah Desa wajib menginformasikan perencanaan dan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Des), Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Des), dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Des) kepada masyarakat desa melalui layanan informasi kepada umum dan melaporkannya dalam Musyawarah Desa paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

Dari UU Nomor 6 tahun 2014 tersebut, sudah jelas kalau Pemerintah Desa wajib menyampaikan informasi rencana pembangunan desa kepada masyarakat melalui publikasi tidak melanggar aturan.

”Sebaliknya, kami selaku kontrol sosial sangat khawatir dan timbul tanda tanya besar kalau Kades Kebonduren dan Karang Gayam yang mengaku mewakili 220 se Kabupaten Blitar untuk menolak adanya publikasi, akan terjadi penyimpangan terhadap penggunaan dana ADD tersebut, karena tidak adanya pengawasan dari masyarakat,” ungkap Fajar Ompong.

Sementara itu dalam rapat yang mendadak yang dilakukan oleh wartawan Blitar Raya ini, Bagus Hermansah, wartawan Tabloid Mahkota, sempat menghubungi lewat ponsel salah satu kepala desa yang satu kecamatan dengan Ali DM, dia mengatakan bahwa Ali DM belum melakukan musyawarah dengan para kades, khususnya kades di wilayah Kecamatan Ponggok atau yang lainnya.

Kades yang minta namanya dirahasiakan ini menambahkan, dirinya tidak merasa pernah diajak rembukan oleh Ali DM. “Jadi penyataan itu adalah lebih bersifat pribadi,” ujarnya seraya mengatakan, selaku kades dirinya akan segera menanyakan kepada Ali DM terkait pernyataanya di media itu.

Bahkan pihaknya sangat setuju sekali kalau desa bekerjasama dalam publikasi ke media. “Toh yang dipakai adalah bukan uang pribadi, yang terpenting ada aturanya dan tidak melanggar hukum,” ujar kades yang tidak mau disebutkan jati dirinya ini.

Hal senada juga diungkapkan beberapa wartawan media cetak dan elektronik, mereka yang sempat melobi beberapa kepala desa terkait publikasi semua kepala desa yang didatangi menyambut positif alias Welcome.

Secara terpisah, Plt. Kepala Bapemas Kabupaten Blitar, Joni Setiawan, S.Sos, M.Si, mengatakan tidak ada wacana pemotongan ADD. Yang ada hanyalah pihaknya menyarankan kepada para kades untuk menyisihkan Rp 15 juta dari ADD untuk belanja publikasi.

Sebab setiap desa perlu mempublikasikan potensi wilayahnya dan pembangunan di desanya, karena masyarakat berhak mengetahui penggunaan dana ADD. Aturannya juga sudah jelas.

Terkait tudingan pemotongan, Joni Setiawan membantahnya. “Tidak ada pemotongan, Bapemas hanya menyarankan kepada para kades untuk belanja publikasi. Perlu diketahui ADD dan dana desa darik dan langsung dipindah bukukan ke rekening desa masing-masing. Yang pasti ADD dan dana desa bisa digunakan apa saja, termasuk belanja publikasi,” jelas Joni saat dikonfirmasi melalui telpon selulernya. (mam)

post-top-smn

Baca berita terkait