Monday, 19 November 2018

KI Pusat Nilai PPID Jatim Masuk Level Inovasi

post-top-smn

kantor-dinas-kominfo-jatim Surabaya, SMN – Komisi Informasi (KI) Pusat kini tengah melakukan proses verifikasi langsung terkait hal teknis untuk menilai PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) tingkat provinsi di Jawa Timur. Dalam penilaian tersebut, Ketua KI Pusat, John Fresly menilai PPID Jawa Timur sudah sampai pada level inovasi.

“Sebelumnya, Jatim bersama Jateng masuk sebagai pelopor PPID. Namun dari hasil pantauan KI Pusat, Jatim sekarang sudah sampai level inovasi,” kata John saat di kantor Dinas Kominfo Jatim, Rabu (7/12).

Ia menjelaskan, visitasi yang dilakukan KI Pusat merupakan bagian proses dari pemahaman baru mengingat bahwa keterbukaan itu suatu hal yang memang harus dipenuhi. “Dulu penilaian lebih pada akses informasi pengelolaan badan publik. Tidak secara khusus disupervisi. Melalui monev ini kami juga berharap KI dapat menilai tata kelola dan apa persoalan badan publik saat menerapkan UU KIP (Keterbukaan Informasi Publik),” kata John.

Mantan komisioner KI DKI Jakarta ini menjelaskan, dalam proses penialain kini lebih ditekankan pada aspek informatif yang menjadi tolok ukur. “Apa informasi yang disampaikan dibutuhkan masyarakat. Sehingga, info bisa membuat layanan publik bisa lebih cepat luas diakses oleh masyarakat,” tuturnya.

Menurutnya, badan publik atau pemda memang berkewajiban menyediakan data dan informasi bagi masyarakat. Namun, lanjut dia, kepentingan kedinasan pada prinsipnya hanya disediakan tidak harus disampaikan.

Dengan begitu, kata dia, pemda bisa terus berlomba dan semakin terbuka dalam membuka informasi yang bisa diakses masyarakat. Ia pun meyakini, ke depan bisa terjadi saat tidak akan ada sengketa informasi, karena badan publik memang sudah menyiapkannya.

Kepala Dinas Kominfo Jatim, Eddy Santoso mengatakan, prinsipnya Jawa Timur patuh kepada UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. “Ada atau tidak adanya penilaian, Pemprov Jawa Timur akan selalu patuh pada UU KIP,” tegas pria yang juga menjabat Ketua PPID Jatim tersebut.

Dalam hal inovasi, kata dia, Jatim sudah lebih dulu dibandaing pusat. Ia memisalkan terkait Perda Pelayanan Publik yang sudah ada lebih dulu dibuat oleh Pemprov Jatim hingga dibuatkan KPP (Komisi Pelayanan Publik) Jawa Timur. Setelahnya, kata dia, baru ada UU Ombudsmen yang hingga kini masih berjalan. (afr/kom)

post-top-smn

Baca berita terkait