Wednesday, 19 December 2018

Ketua DPRD Ponorogo Apresisasi WTP Yang Diraih PemKab

post-top-smn
Ketua DPRD Ponorogo H.Ali Mufhti S.Ag saat berada di ruang kerja

Ketua DPRD Ponorogo H.Ali Mufhti S.Ag saat berada di ruang kerja

Ponorogo, SMN – Ketua DPRD Kabupaten Ponorogo H.Ali Mufhti S.Ag mengapresiasi kinerja Pemkab Ponorogo, atas diraihnya predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang berturut-turut. Sedangkan predikat WTP untuk tahun ini, merupakan yang ke lima kalinya. Pihaknya menyampaikan dalam apresiasinya,” Pemerintah daerah Ponorogo itu telah memenuhi syarat untuk mendapatkan penghargaan predikat wajar tanpa pengecualian (WTP),” Ujarnya saat ditemui di ruang kerjanya, pada hari Senin (5/6) kemarin.

Menurut  tuturnya, hal ini kedepan bisa terdokumentasi yang vaktual.”Artinya apa yang telah tertulis di dalam dokumen WDP itu secara vaktual bisa dipertanggung jawabkan, karena dalam rangka membangun kepercayaan publik,” Ungkapnya. Dirinya juga mengatakan, hal tersebut merupakan sebagai tugas pak Bupati  untuk memberikan monitor, kontrol atau pengawasan terhadap management pengelolaan neraca daerah, imbuhnya.

Selaku Ruh ketua DPRD Ponorogo dari Fraksi Golkar, Ali Mufhti juga berharap , apa yang telah terdokumentasikan di dalam LHP BPK yang telah mendapatkan predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) secara vaktual juga begitu, harapnya. Sementara itu pihaknya juga menjelaskan, terkait dengan indikasi vaktual itu hubungannya dengan persepsi publik,” Sehingga disinilah pentingnya tugas pemerintah daerah sekarang, yaitu membuktikan bahwa persepsi publik ini linier dengan apa yang tertulis di dalam dokumen itu. Persepsi Publik juga bisa karena pengaruh dari medsos yang banyak mengkritisi ini dan itu, sehingga juga merupakan bagian dari dinamika intelektual di Ponorogo. Dan tentunya harus kita pahami dan sikapi dengan wajar saja,” Urainya.

“Saya sangat merasa senang, karena pemerintah kabupaten Ponorogo telah mendapatkan WTP berturut-turut. Berbeda  dengan daerah lain yang tidak berturut-turut dalam meraih WTP dari BPK. Jadi PemKab Ponorogo ini linier, Artinya tidak terjadi hal-hal yang dipersepsikan bahwa WTP terus tidak WTP,” Ungkapnya. “Untuk mendapatkan WTP itu tidak harus tidak ada noktah hitam. Pasalnya kalau dikaji secara per item itu juga banyak kurangnya. Namun secara umum standart minimum daerah untuk mendapatkan WTP, Pemerintahan Ponorogo yang sekarang sudah memenuhi syarat, beda dengan pemerintahan yang sebelum ADA, karena masih banyak kekurangannya sehingga sering terjadi trobel dan mendapatkan Disclaimer ,” Urainya.

Lebih lanjut, Ali Mufhti juga menghimbau  kepada semua masyarakat, agar mengkritisi demi kemajuan pemerintah kabupaten Ponorogo,” Silahkan masyarakat juga berpartisipasi dalam mengkritisi dan mengkoreksi pemerintah, karena pemerintah ini adalah milik publik, milik kita semua bersama,” Pintanya. Dirinya juga memaparkan terkait kelebihan yang telah dikembalikan, termasuk mamin. “Alhamdudillah sejak tahun 2015, 2016 kunker-kunker itu tidak ada perintah untuk mengembalikan. Jadi itu bagian dari semangat kita untuk tertib dokumentasi, sedangkan dalam peraturan yang ada terkait WTP itu tidak perlu pembahasan, namun kalau ada pengkritisan dari publik itu silahkan, bisa dengan forum-forum yang diundang untuk mengkritisi itu. Tetapi untuk DPRD tidak perlu karena kita banyak agenda program-program Ramadhan dan paska Ramadhan,” Pungkas Ketua DPRD Ponorogo H.Ali Mufhti.  (adv/DPRD/wied)

post-top-smn

Baca berita terkait