Thursday, 13 December 2018

Ketua DPRD Ngawi, Dwi Rianto Jatmiko Merasa Namanya Dimanfaatkan Terkait Pemasaran Sebuah Majalah

post-top-smn

 

Dwi Rianto Jatmiko, Ketua DPRD Ngawi

Dwi Rianto Jatmiko, Ketua DPRD Ngawi

Ngawi, SMN – Ketua DPRD Ngawi Dwi Rianto Jatmiko membantah keras telah mengelola sebuah media massa berbentuk majalah, apalagi berencana untuk menangguk dana publikasi dan meminta sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) ataupun pemerintah desa berlangganan majalah tersebut. “Memang pernah ada yang meminta nama saya selaku penasehat sebuah majalah, saya sendiri berpikir itu hanyalah media komunitas. Namun sampai kemudian di masyarakat bawah nama saya dijadikan salah satu kekuatan untuk pemasaran benar-benar di luar dugaan dan tentu tidak seizin saya,” ungkapnya.

Dwi Rianto Jatmiko atau akrab disapa Antok ini mengaku baru mendengar sejumlah kepala desa dan kepala OPD yang memiliki dana publikasi, merasa resah dengan keberadaan selebaran yang meminta mereka berlangganan majalah dengan mencantumkan nama Antok penasehat. Keterlibatan namanya ini tentu saja menjadi salah satu kekuatan yang dapat diandalkan mengingat posisi dan ketenarannya selama ini dalam berbagai urusan publik. Hanya saja, selain bahwa majalah tersebut tidak terdaftar di Dewan Pers, dana yang digunakan untuk berlangganan dan beriklan biasanya mengambil anggaran keuangan negara (APBD). Padahal dalam pasal 400 UU 17/2014 tentang MPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD (MD3) maupun UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah disebutkan bahwa seorang anggota DPRD tidak diperbolehkan melaksanakan fugsi-fungsi pekerjaan yang keuangannya bersumber anggaran negara baik APBN maupunAPBD. “Jadi saya luruskan bahwa saya tidak mengurusi majalah apapun dan juga tidak meminta pemerintahan desa, kecamatan ataupun OPD untuk berlangganan atau melakukan publikasi di majalah terebut,” katanya.

Majalah berinisial WM itu sendiri semula diduga hanya majalah komunitas untuk mewadahi para pendamping desa dalam melaksanakan pekerjaannya. Namun pekermbangan berikutnya, sebelum dicetak pun sudah mengajukan permintaan berlanganan dan beriklan ke sejumlah instansi. Hal ini menjadi keluhan banyak kepala desa bahkan sampai ke beberapa OPD. Antok juga mengaku bahwa pendirian perusahaan pers sudah diatur oleh dewan pers termasuk dalam pengelolaannya yakni melalui wartawan-wartawan profesional dan kompeten yang dibuktikan dengan melaksanakan dan lolos uji kompetensi. Dia juga berjani akan segera berkoordinasi agar masalah ini tidak semakin ranu di masyarakat dan penerbitan majalah tersebut sedapat mungkin tidak mencantumkan namanya. “Saya nanti akan koordinasi dan melarang ada nama saya di situ,” katanya. (ari)

post-top-smn

Baca berita terkait