Tuesday, 14 August 2018

Kemiskinan Merebak, Ada “Bau Busuk” Dari BUMD Migas Kabupaten Bekasi, Milyaran Dana Di Korupsi?

post-top-smn

BEKASI, SMN – Sudah hampir 10 tahunan, sejak tahun 2008, tidak kurang dari 7 ladang minyak dan gas di wilayah yang di nilai pada tahun 2017 sebagai daerah kumuh di Kabupaten Bekasi, yang menghasilkan 233 juta barel minyak dan jutaan kubik gas alam yang dikelola oleh BUMD bernamakan PT. Bina Bangun Wibawa Mukti (PT. BBWM).

Namun sejak 5 tahun kebelakang, keuntungannya anjlok sejak dipimpin oleh Bupati Bekasi, Neneng Hasanah Yasin hingga tahun 2016, tercatat keuntungan sekelas Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Migas hanya sebesar Rp 11 milyar.

Menurut Koordinator Investigasi Lembaga Kajian dan Analisa Keterbukaan Informasi (KAKI) Publik, Wahyudin Jali kepada media ini menyatakan ada yang tidak beres dalam tata kelola BUMD Migas di Kabupaten Bekasi.

“Karena sejak dipimpin oleh Bupati sebelum Neneng Hasanah Yasin, PT BBWM menyetorkan penghasilannya pada tahun 2012 mencapai Rp 70 milyar, namun sejak tahun 2013 PT. BBWM setoran penghasilan migas tersebut mulai turun hingga 50 persen, perusahaan migas tersebut menyetorkan sebesar Rp 37 milyar, pada tahun 2014 dan 2015 kembali anjlok mencapai Rp 30 milyar saja.

“Dan terakhir yang paling parah, yaitu pada tahun 2016, pendapatan PT. BBWM yang menghasilkan minyak dan gas untuk nasional tersebut penghasilannya anjlok hingga 70 persen yang hanya mencapai Rp.11.152.276.630,” kata Wahyu.

Padahal menurut UUD 1945 Republik Indonesia telah mengamahkan bahwa kekayaan alam sepenuhnya digunakan untuk kesejahteraan masyarakat, tapi rasanya amanah tersebut tidak dijalankan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi, karena telah menelantarkan daerah penghasil minyak dan gas nasional.

“Sempat pada tahun 2017, DPRD Kabupaten Bekasi ingin menggunakan hak interpelasi untuk menangani penurunan pendapatan yang parah tersebut, tapi hingga lewat semester I tahun 2018, jangankan interpelasi, panggilan kepada direksi PT. BBWM saja tidak selesai dilakukan oleh DPRD,” ungkapnya.

Maka dari itu, Wahyu menilai bahwa, DPRD sebagai wakil rakyat telah kangkangi oleh perusahaan yang bermasalah.

“Atas hal ini, seharusnya, DPRD menggunakan kewajibannya untuk mengawal proses hukum dan mengawal aspirasi masyarakat, karena mereka dipilih karena untuk mewakili suara masyarakat. DPRD seperti kemasukan angin, ketika DPRD berurusan dengan hilangnya anggaran-anggaran yang besar di lingkungan Pemkab Bekasi,” bebernya lagi.

Apalagi, sebagai penyuplai minyak dan gas nasional, kondisi yang memprihatinkan di wilayah utara Kabupaten Bekasi tersebut tidak seharum penghasilannya sebagai penyalur minyak dan gas bagi bangsa.

“Pada kenyataanya, Babelan, salah satu wilayah tersubur sebagai ladang minyak dan gas menjadi salah satu nominasi derah terkumuh pada tahun 2017, begitupun halnya dengan Tambun Utara, dan Cikarang Utara,” ujar Wahyu menambahkan.

Kondisi tersebut, kata Wahyu bukan kesalahan masyarakat, melainkan karena memang tidak adanya Pemkab Bekasi yang blusukan hingga ke daerah ini.

“Terlihat bagaimana sampah terekspos bebas tanpa diakomodir oleh Dinas Kebersihan, jalan rusak parah yang dapat dilihat melalui google karena memang pembangunan tidak sampai hingga wilayah ini, dan saluran air rumah warga (sanitasi/got/comberan) yang tidak pernah diurus disbimarta secara serius oleh Pemkab Bekasi,” tambahnya.

Ironi, disaat warga Negara euphoria terhadap infrastruktur Presiden Jokowi, warga wilayah utara Kabupaten Bekasi malah merasakan hal sebaliknya. (afu)

post-top-smn

Baca berita terkait