Monday, 19 November 2018

Kelola SMA/SMK di Jatim, Perlu Komunikasi Intensif Antar Kasek dan Kadindik

post-top-smn

dinas-pendidikan-jatim Surabaya, SMN – Diperlukan komunikasi secara intensif antara Kepala Sekolah SMA/SMK dengan kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur. Hal ini untuk menangani dan menimilkan segala persoalan dalam pengelolaan sekolah.

Ini dikatakan kepala Biro Humas dan Protokol Setda Prov Jawa Timur, Benny Sampirwanto, saat menanggapi pertanyaan media terkait isu dihilangkannya tunjangan Kinerja (Tukin) para kepala sekolah SMA/SMK menyusul diserahkannya urusan SMA/SMK ke pemerintah provinsi.

“Kita berharap para kasek untuk berkomunikasi langsung dengan Pak Saiful Rahman. Ini kan ibarat anak dengan bapak,” ujar Benny yang pernah menjadi staf Kadindik Jatim, Saiful Rahman, melalui siaran persnya, Senin (9/1).

Benny menilai, Kadindik Jatim Saiful Rahman merupakan sosok yang akomodatif dan enak diajak bicara. Dikatakannya, dengan komunikasi  intensif, maka tidak akan ada dusta diantara penyelenggara pendidikan. ” Ini seperti judul lagu. Dengan begitu tidak akan ada lagi rasan-rasan atau omong-omong di belakang,” ujarnya.

Benny juga kembali mengutip statemen Gubernur Soekarwo bahwa penyerahan urusan SMA/SMK ibarat pengantin baru. “Masak manten baru sudah harus memiliki mobil, rumah, dan lainnya,” ujarnya. Untuk itu, kata Benny, dibutuhkan sebuah proses, yang seharusnya dimengerti dan dipahami semua pihak.

Ditambahkan, penanganan SMA/SMK sudah menjadi keputusan politik DPR dan Presiden. “Kita hormati keputusan tersebut, dan kita laksanakan dengan baik,”ujarnya.

Apabila dalam perjalanannya dinilai masih terdapat kekurangan maka tentu akan disempurnakan. Menurut Benny, penyerahan urusan SMA/SMK ke provinsi akan memberikan dampak baik kepada sekolah dan siswa. “Selain kualitas lebih terstandar antar daerah, sekolah juga akan menjadi lebih menginternasional,”ujarnya.

Alasannya, Jawa Timur memiliki kerjasama luar negeri dengan banyak negara, yang akses tersebut akan membantu meningkatkan kualitas SMA/SMK melalui kemitraan yang dibangun Pemprop.

Segera Dirapatkan

Benny juga menjelaskan tentang akan dilakukannya pertemuan antara Tim Pemkot Surabaya dengan Tim Pemprov Jatim untuk membahas bantuan pendidikan bagi siswa di Surabaya.

“Pak Himawan Karo Hukum tadi menginfomasikan akan merapatkan dalam waktu segera. Rapat tersebut awalnya akan diadakan tanggal 27/12, tetapi tertunda karena adanya pelantikan pejabat Pemprov Jatim pada tanggal itu,” katanya.

Diejlaskan, ada dua skema bantuan bagi siswa SMA/SMK di Surabaya, yaitu berupa skema Bantuan Siswa Miskin (BSM), yakni dana Pemkot Surabaya langsung dihibahkan ke sekolah melalui usulan RT/RW yang disampaikan ke sekolah dan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) berupa hibah ke Pemprov.

Pilihan kedua menjadi preferensi Pemkot Surabaya dengan catatan tetap menangani urusan SMA/SMK. Hal tersebut tidak dimungkinkan karena berdasarkan UU  17/2003  tentang keuangan negara daerah hanya dapat mendanai yang membiayai kewenangannya, jika tidak, maka saat pemeriksaan akan disangkakan korupsi. Sementara itu,  jika mendasarkan pada UU 30/14 tentang Administrasi Negara maka pihak penerima harus mengembalikan.

“Itu yang tidak diharapkan oleh Bapak Gubernur. Kasihan, sudah menerima kok terus dikembalikan, apalagi orang miskin” ujarnya.(sti/kom)

post-top-smn

Baca berita terkait