Monday, 23 July 2018

KEKOSONGAN JABATAN BUKAN HARUS ADA PENGGANTIAN, TAPI HARUS DITUNJUK PELAKSANA TUGAS

post-top-smn

LUMAJANG, SMN — Setelah beberapa hari Panwas memanggil saksi saksi terkait mutasi, akhirnya Tim Ahli, DR Hufron menerangkan bahwa menurut Pasal 71 ayat 2, UU No 10 tahun 2016, yang aturan pejelasannya adalah, bahwa dalam hal terjadi kekosongan jabatan, maka “Gubernur, Bupati, dan Walikota menunjuk pejabat pelaksana tugas.

Jadi, tidak ada istilah diganti, karena yang dimaksud dengan “penggantian” adalah hanya dibatasi untuk mutasi dalam jabatan, bukan demosi atau promosi jabatan, dan jika hal itu dilakukan, maka sudah masuk kategori pelanggaran.

Menurut Hufron, dalam ketetuan mutasi ini, hanya diperuntukkan bagi kepala daerah yang sedang menjabat (petahana) dan ingin kembali mencalonkan diri menjadi kepala daerah untuk periode  berikutnya.

“Pada Pasal 71 ayat 2, UU No 10 tahun 2016 tersebut merupakan ketentuan yang bersifat Imperatif (memaksa). Uraian pasal dan penjelasaan ketentuan ini hanya membolehkan mutasi dalam 2 (dua)  hal yaitu atas izin menteri dalam negeri atau terjadi kekosongan jabatan,” paparnya.

“Penggantian jabatan itu dilakukan karena kekosongan jabatan, dengan syarat, pejabat pengganti yang diangkat adalah pejabat sementara atau pelaksana tugas bukan pejabat definitif,” jelasnya.

Hufron menegaskan, jika pejabat pengganti jabatan yang kosong itu diangkat secara permanen, maka akan melanggar ketentuan Pasal 71, UU No 10 tahun 2016.

Sesungguhnya landasan dari pasal tersebut, menurut pakar ahli dari Universitas Tujuh Belas Agustus (Untag) menyatakan, agar calon selaku petahana tidak menggunakan wewenangnya sebagai pemilik kekuasaan untuk mengintimidasi, memberikan rasa takut, memberikan efek kecemasan bagi ASN dalam melaksanakan hak pilihnya berdasarkan hati nuraninya.

“Dalam melakukan mutasi, Petahana tidak boleh menggunakan kewenangan dalam mencari suara untuk memilihnya, atau melarang PNS untuk memilih calon lain,” jelasnya.

Seharusnya, petahana wajib menciptakan stabilitas pemerintahan dalam lingkup Pemkab Lumajang. Dan wajib mencegah itikad buruk bagi calon selaku petahana untuk menyalahgunakan kekuasaannya melakukan hal-hal yang menguntungkan baginya dalam pemilihan kepala daerah, poin ini biasanya disebut fungsi preventif.

“Sangat jelas ganjaran atas perbuatan mutasi yang dilakukan oleh petahana, yaitu sanksi administrasi berupa pembatalan sebagai calon kepala daerah, sebagaimana yang digariskan dalam Pasal 71 ayat 5, UU 10 Tahun 2016 yang berbunyi “Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota selaku petahana, jika melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota”,” terangnya lagi.

Pernyataan di atas sangat jelas, bahwa yang memberikan sanksi atas perbuatan petahana melakukan mutasi adalah KPU.

Sanksi administrasi berupa pembatalan sebagai calon harus dimaknai menjadi dua hal, yang pertama, bakal calon yang berstatus petahana dan telah melakukan mutasi sebelum penetapan calon maka yang bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi syarat sehingga tidak ditetapkan sebagai calon, aturan teknis ini dipedomani Pasal 87 a ayat 1 sampai 3 PKPU No 9 Tahun 2016.

Kedua, yaitu petahana yang telah ditetapkan oleh KPU sebagai calon dan melakukan mutasi sebelum atau saat menjadi calon maka yang bersangkutan dibatalkan sebagai calon (peserta Pilkada), aturan teknis mengenai hal ini juga dapat ditemui dalam Pasal 88 PKPU No 9 tahun 2016.

“Kedua aturan tersebut harus memenuhi beberapa unsur, seperti jumlah ASN harus sesuai, nomenklatur jabatan ASN harus jelas dan tepat, petahana harus melakukan mutasi (selevel jabatan) bukan demosi (turun jabatan) atau promosi (naik jabatan),” pungkasnya.

Dalam persoalan ini lembaga terkait harus saling bekerjasama, baik KPU, Panwas Dan Kepolisian, sehingga bisa dibuktikan kebenarannya. (Atk)

post-top-smn

Baca berita terkait