Monday, 17 December 2018

Kades Tamansari Pertanyakan Status Eks Waduk

post-top-smn

Kades Tamansari, Syamsul Huda A.M.

Pasuruan, SMN – Adanya jual beli tanah eks waduk milik Pengairan kepada NR yang waktu itu menjabat sebagai Kades Tamansari di tahun 2004 seharga 10 juta rupiah menjadi pertanyaan bagi Kades Tamansari terkait status kepemilikannya.

Tanah eks waduk yang sedianya di peruntukan sebagai perumahan pensiunan pegawai pengairan sebanyak 15 kapling pada akhirnya terjual pada NR sebanyak 10 kapling, pada saat ini oleh NR di manfaatkan untuk bercocok tanam.

Menanggapi hal tersebut, Suwandi, Ka UPTD Pengairan dan Pertambangan Purwosari yang di temui wartawan SMN baru-baru ini mengatakan bahwa jual beli tanah eks waduk itu sudah legal karena sudah mendapat surat pelepasan dari Propinsi sesuai dengan prosedur yang diberikan oleh Depdagri, Gubernur dan Propinsi. Ketika di tanya peruntukan tanah eks waduk yang di jadikan kapling, Suwandi mengatakan bahwa tanah tersebut belum bisa di kaplingkan karena kendala sertifikasi di BPN terkait pembiayaan yang mahal. Lalu ketika di kejar pertanyaan, kalau eks waduk belum bisa di sertifikasi dan belum melalui proses pemecahan kapling, kenapa beberapa PNS Pengairan melalui Mulyadi sudah berani menjual, Suwandi hanya menjawab bahwa sertifikasi belum terealisasi dan buru-buru di jual karena faktor kebutuhan para pegawai PNS Pengairan sendiri. Ketika ditanya status tanah yang tidak bisa di PPAT kan baik oleh Notaris maupun Camat, Suwandi mengatakan karena baik Notaris maupun Camat tidak tahu riwayatnya. “Mestinya untuk kepentingan warga pak Camat tanya, gimana ini ada kasus?”, ujar Suwandi.
Secara terpisah, Syamsul Huda A.M selaku Kepala desa Tamansari ketika dikonfirmasi terkait permasalahan tanah eks waduk yang sudah di perjual belikan mengatakan bahwa dia hanya menanyakan status tanah milik Pengairan yang sudah berpindah tangan, apabila sudah di beli oleh salah satu warganya, mestinya sudah menjadi hak melalui proses Sertifikasi tapi apabila peralihannya hanya berbekal kwitansi pembayaran di tahun 2004, apa bisa hak kepemilikan tersebut menjadi sah? Lebih lanjut Syamsul mengatakan bahwa dia sebagai Kepala desa Tamansari sejak tahun 2013 menyayangkan adanya peralihan Nama Wajib Pajak di tahun 2014 yang tanpa sepengetahuannya, “Nanti cepat atau lambat, saya akan tahu siapa yang sudah melangkahi kewenangan saya buat merubah Nama Wajib Pajak di DPKD Kab. Pasuruan dan saya akan meminta pertanggung jawabannya”, ujar Syamsul sedikit geram. (W1N)

post-top-smn

Baca berita terkait