Wednesday, 20 March 2019

Jumpa Pers Kades,  Mengawal Implementasi Regulasi Pengangkatan Perangkat Desa

post-top-smn

Abdul Khamid ketika diwawancarai oleh sejumlah media

Kediri, SMN – Paguyuban Kepala Desa, menggelar jumpa pers di Kantor Balai Desa Tugurejo, Ngasem pada hari Kamis, (15/02). Hadir seluruh kepala desa se Kabupaten Kediri, Kapolsek Gampengrejo dan jurnalis dari berbagai media baik cetak, maupun elektronik. Ketua Paguyuban Bapak Johan dalam sambutanya, “Saya ingin meluruskan pelaksanaan UU yang ada, peraturan yang ada sehinhga opini yang sesuai dengan aturan terutama tentang pengangkatan perangkat desa,  bisa mengklarifikasi tugas dan wewenang dari kepala desa”.

Kapolsek AKP Muchlason,  Seluruh kepala desa, rekan dan saudara para jurnalis, berharap setiap kegiatan dapat dilaksanakan dengan lancar, ada wawasan baru, rekan jurnalis lebih profesional tahun ini tahun politik lebih menyikapi dengan hal yang sangat bijak agar suasana kondusif. Pilihan bisa beda namun tetap bersaudara”.

Banyak nya kasus pelantikan perangkat yang kesruh di wilayah kabupaten Kediri, dengan dilantiknya bukan nomor urut satu sebagai nilai tertinggi,  membawa dampak Kades harus berurusan dengan pihak yang berwajib. Hal ini yang menyulut kebersamaan kades se Kabupaten Kediri membuat stetment bersama dalam menyikapi berbagai hal yang menyudutkan kepala desa.

Sekretaris Paguyuban selaku Juru bicara, Abdul hamid Kepala Desa Kwadungan,  “Menyikapi dan mencermati perkembangan dinamika dan polemik pengangkatan perangkat desa di kabupaten kediri, yang sangat dikhawatirkan dapat mengganggu stabilitas keamanan dan politik di kab kediri serta dapat membuat kami para kepala desa se kab kediri tidak dapat bekerja dengan nyaman dan aman. Atas alasan diatas, kami paguyuban kepala desa se kab kediri, menyampaikan sikap sebagai berikut:

  1. Perlu dipahami bersama bahwa berdasarkan ketentuan pasal 26 ayat ( 2) huruf ( b ) Undang undang nomor 6 tahun 1014 tentang Desa, yg berbunyi ” Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ), Kepala Desa berwenang : “mengangkat dan memberhentlkan perangkat desa, hal ini sangat jelas dan gamblang bahwa pengangkatan perangkat desa adalah kewenangan mutlak Kepala Desa.
  2. PP 47 tahun 2015 tentang Perubahan atas peraturan pemerintah nomor 43 ttg peraturan pelaksanaan UU nomor 6 tahun 2014 ttg Desa.
  3. Permendagri 67 tahun 2017 tentang Perubahan atas Permendagri 83 tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
  1. Perda Kabupaten Kediri 5 tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa

Pasal 23. (1) Hasil penjaringan dan penyaringan bakal calon perangkat desa sekurang kurangnya 2(dua) orang calon dikonsultasikan oleh kepala Desa kepada Camat untuk mendapatkan rekomendasi. (2) camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap bakal calon perangkat desa seiambat lambatnya 7 (tujuh) hari kerja. (3) Apabila Camat sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) dalam waktu lebih dari 7 (tujuh) hari kerja tidak memberikan rekomendasi, maka dianggap menyetujui terhadap calon perangkat desa yang mempunyai nilai tertinggi. (A) Rekomendasi yang diberikan camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan. (5) dst… [6) dst..

Bahwa dalam pasal tersebut menyatakan bahwa Kepala desa boleh mengusulkan lebih dari 2 orang calon untuk mendapatkan rekomendasi Camat. Yang kemudian atas dasar rekomendasi tsb untuk ditetapkan menjadi perangkat desa atas dasar kelayakan dan kepatutan bukan atas dasar peringkat tertinggi.

Mekanisme pemberian rekomendasi oleh camat terhadap calon yg di usulkan oleh kepala desa, sifatnya adalah rekomendasi administrasi bukan rekomendasi penetapan calon, terkait ini camat dalam memberikan rekomendasi tidak boleh memilih dan atau menetapkan calon perangkat desa tetapi dalam memberi rekomendasi hanya berdasar pada kepatutan dan kelayakan secara administratif.

Berdasar hal tersebut maka Kades berhak untuk mengangkat Perangkat Desa yang telah direkomendasi Camat dan sesuai dengan harapan masyarakat desa.

Kades Tulungrejo, Wahyudiono, M. Si menambahkan, “Pada prinsipnya perangkat desa tidak cukup hanya mempunyai kecerdasan intelektual saja namun juga harus mempunyai kecerdasan sosial dalam bermasyarakat dalam rangka utk menciptakan desa yang maju, partisipatif dan kondusif. Sehingga sinergi dengan pembangunan nasional yang dititikberatkan pada pembangunan desa. Dari desa untuk Indonesia”, demikian pungkasnya. (smg)

post-top-smn

Baca berita terkait