Sunday, 21 October 2018

Joko GPI : Wasis, Ali DM, Nur Khamim Perlu Baca & Pelajari UU Tentang Desa

post-top-smn

BLITAR - Joko GPI TudingWasis K A AnggotaKomisi I DPRD KabBlitar

Blitar, SMN – Ketua Gerakan Pembaharuan Indonesia (GPI), Joko Prasetyo yang didaulat oleh para wartawan Blitar Raya untuk mendampingi para awak media Blitar Raya, terkait tuduhan miring saat memimpin rapat koordinasi bersama sedikitnya 50 wartawan, TV, radio, cetak dan online se Blitar Raya, Jum’at siang (27/2), menilai kalau komentar penggunaan ADD untuk publikasi itu tidak berdasar, hanyalah ocehan yang asal jeplak saja.

Hal itu diungkapkan Joko untuk menanggapi pernyataan Ali DM, Kepala Desa Kebonduren, dan Nur Khamim, serta anggota Komisi I DPRD Kabupaten Blitar, Wasis Kunto Admojo, terkait tudingan pemotongan dana ADD untuk publikasi sebesar Rp.3,3 M dari 220 desa atau Rp.15 juta per desa tersebut.

Saat rapat itu sedikitnya 50 wartawan dari berbagai media, TV, radio, cetak dan online se Blitar Raya sepakat membantah dan keberatan atas tudingan seperti diberitakan di beberapa media online tersebut.

Mereka menilai bahwa yang berkomentar tidak boleh tersebut, tak memahami Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014, tentang Desa. dikatakan Ketua LSM Gerakan Pembaharuan Indonesia(GPI), Joko Prasetyo saat memimpin rapat kordinasi dengan para wartawan, pernyataan yang dilontarkan Wasis Kunto Admojo anggota DPRD dari Komisi I Kab Blitar, Kades Kebonduren coordinator AKD dan kades Karang Gayam,

Menurut Joko GPI, penggunaan ADD untuk publikasi itu tidak berdasar, justru yang mengatakan demikian berarti tidak memahami Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014, tentang Desa.

“Di dalam UU tersebut sudah jelas pada paragraf 3 tentang Pemantauan dan Pengawasan Pembangunan Desa Pasal 82 ayat (1) dikatakan, Masyarakat Desa berhak mendapatkan informasi mengenai Rencana dan Pelaksanaan Pembangunan Desa, ayat (4) Pemerintah Desa wajib menginformasikan perencanaan dan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Des), Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Des), dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) kepada masyarakat Desa melalui layanan informasi kepada umum dan melaporkannya dalam Musyawarah Desa paling sedikit 1 (satu) tahun sekali,” ungkap Joko.

Ditambahkannya, dari penjabaran UU itu sudah jelas kalau menyampaikan informasi rencana pembangunan desa kepada masyarakat melalui publikasi tidak melanggar aturan. “Justru kami khawatir kalau mereka menolak adanya publikasi akan terjadi penyimpangan, karena tidak adanya pengawasan dari masyarakat,” tegas Joko Prasetyo.

Lebih lanjut Ketua GPI ini meminta Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Blitar, Wasis Kunto Admojo dan Kades Karang Gayam dan Kebonduren untuk membaca dan mempelajari Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014, tentang Desa.

“Baca dan pelajari dulu Undang-undangnya, jangan asal ngoceh dan menuding yang tidak-tidak,” pungkasnya Joko Prasetyo dengan nada tinggi.

Seperti diketahui, pernyataan Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Blitar, Wasis Kunto Admojo, terkait kabar adanya pemotongan ADD untuk Publikasi sebesar Rp.3,3 M dari 220 desa atau Rp.15 juta per desa seperti diberitakan di media online sindonews.com, Jum’at (27/02), adalah wacana ngawur.

Wasis juga menegaskan kalaupun nanti eksekutif (Bapemas Kabupaten Blitar.Red) nekat meloloskan, pihaknya selaku legeslatif, mengaku tetap akan menentangnya. Tidak hanya menuding melanggar kepatutan, politisi dari Partai Gerindra ini juga menyatakan siap membawa persoalan ke ranah hukum.

“Ini jelas ngawur dan menabraki azas kepatutan. Lagi pula tidak ada dasar hukumnya. Kalau memang nekat dilakukan, biarlah aparat penegak hukum yang menangani,“ tegas Wasis Kunto Admojo di Sindo News com.

Selain Wasis K A, Kades Karang Gayam dan Kades Kebonduren juga melakukan komentar yang senada di media online. (mam)

post-top-smn

Baca berita terkait