Tuesday, 14 August 2018

Jawaban Eksekutif Atas PU Fraksi-Fraksi DPRD

post-top-smn

Trenggalek, SMN – Menanggapi pertanyaan dari fraksi-fraksi di DPRD Kabupaten Trenggalek, Senin, (09 Pebruari 2015) dilangsungkan rapatparipurna dengan agenda jawaban eksekutif atas Pandangan Umum (PU) Fraksi-fraksi DPRD. Rapat yang dilakukan oleh paripurna dihadiri oleh segenap anggota DPRD, ketua beserta wakil ketua DPRD, Bupati beserta wakilnya, Sekda, Staf ahli Bupati, Kepala SKPD, Camat Se Kabupaten Trenggalek beserta seluruh tamu undangan. Untuk mendengarkan jawaban eksekutif yang langsung disampaikan oleh Bupati Trenggalek. Dalam jawabannya, Bupati Trenggalek menanggapi seluruh pertanyaan dari fraksi yang ada di DPRD Trenggalek, penjelasannya di antaranya adalah :

  • Untuk RAPERDA tentang penetapan desa, dalam pandangannya fraksi mengharap tim penyusun mengkaji kembali dari segi realitas dan akademiknya. Maka dalam jawabannya bupati memaparkan, dalam penetapan dan nama desa sesuai rapat di Komisi I DPRD Kabupaten Trenggalek tanggal 06 Januari 2015 bahwa dalam penetapan batas desa sudah menggunakan data dari desa dan penambahan batas wilayah dalam RAPERDA adalah wacana yang berkembang dalam rapat koordinasi pembentukan kerja. Maka akan segera dilakukan perbaikan sesuai data profil desa. Jadi akan dilakukan verifikasi agar sesuai dengan nama dan letak desa yang bersangkutan.
  • Untuk RAPERDA tentang bantuan hukum bagi rakyat miskin dari fraksi DPRD, meminta jangan hanya rakyat miskin saja yang mendapatkan bantuan tapi juga bagi orang-orang yang telah berjasa bagi Kabupaten Trenggalek juga diberikan bantuan hukum. Maka eksekutif memberikan jawaban untuk masyarakat miskin pihak eksekutif menyambut baik pelaksanaannya. Jadi masyarakat miskin bisa mendapat hak yang sama di muka hukum. Sedangkan untuk orang-orang yang berjasa bagi Trenggalek eksekutif belum mempunyai dasar hukum untuk itu jadi belum bisa melaksanakan bantuan tersebut.
  • Untuk RAPERDA penyertaan modal daerah untuk BPR Prima Sejahtera, pihak eksekutif memberikan jawabanya itu karena saat ini BPR Prima masih ada kaitannya dengan hukum maka pengambilalihan BPR Prima dilakukan pemda sejak tahun 2006. Dengan alas anggaran yang diberikan sebesar 2,5 Milyar yang tertuang pada PERDA No. 03 Tahun 2006 Tentang Perubahan APBD tahun 2006 dan perbup No. 39 tahun 2006 tentang penjabaran APBD tahun 2006. Realisasinya anggaran 2.417.811.894,00 dengan rincian 1.984.094.934,00 untuk pembelian BPR Prima dan tambahan modal sebesar 500 juta. 110.170.000 untuk pembiayan umum. Berarti pengeluaran 2.417.811.894,00 telah ditetapkan dalam PERDA No. 02 tahun 2007. Pertanggungjawaban APBD tahun 2006 yang lalu. Jadi sesuai dengan pemeriksaan BPK dan Keuangan dari Propinsi Jawa Timur.
  • Untuk RAPERDA No. 15 Tahun 2006 Tentang bantuan Keuangan untuk partai politik, eksekutif memberikan jawaban pemberian bantuan tidak lagi mempunyai dasar peraturan. Akan tetapi bantuan tetap dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan pemerintah dan peraturan menteri selama PERDA No. 15 tahun 2006 sebelum dicabut. Namun kedepannya pencabutan PERDA akan segera dilaksanakan, jadi hal yang sama tak akan terulang lagi.
  • Untuk RAPERDA No. 17 Tahun 2011 tentang retrebusi penggantian biaya cetak KTP dan Akte pencatatan sipil, eksekutif memberikan jawaban sebagai berikut :
  1. Selama tahun 2013 pemungutan retrebusi berdasarkan PERDA No. 17 tahun 2011 tentang penggantian biaya cetak KTP dan Akte dari catatan sipil.
  2. Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang No. 24 tahun 2013 tentang perubahan UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan adanya penggantian biaya pengurusan KTP dan Akte, maka PEMKAB Trenggalek sejak 2013 tidak memungut biaya KTP dan Akte di catatan sipil.
  • Untuk RAPERDA tentang pelaksanaan pelayanan publik, pihak eksekutif memberikan jawaban sampai saat ini pemkab telah menyiapkan perangkat yang dibutuhkan untuk pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan publik di antaranya:
  1. Perda No. 16 tahun 2012
  2. Perda No. 17 tahun 2012
  3. Perbup No. 45 tahun 2011
  4. Raperbup tentang pengelolaan pengaduan diadakan pembinaan dan monitoring yang berkelanjutan dan evaluasi pelayanan publik, yang diadakan setiap tahun melalui SKPD sampai ke Propinsi.
  5. Adanya sertifikasi mutu (ISO) 9001-2008 terdapat 4 SKPD yang sudah bersertifikasi untuk menjaga mutu pelayanan publik.
  6. Pembenahan sarana dan prasarana untuk memberikan pelayanan prima bagi masyarakat.

Dengan disampaikannya jawaban eksekutif terhadap PU Fraksi yang ada di DPRD Kabupaten Trenggalek, diharapkan Fraksi-fraksi yang ada dapat segera membahas dan menyusun pandangan akhirnya demi disahkan 6 RAPERDA yang disampaikan dalam Nota Bupati Trenggalek. (opt/Rudi)

post-top-smn

Baca berita terkait