Sunday, 21 October 2018

Jatim Peringkat Pertama LPPD Terbaik

post-top-smn
Pakde Karwo menerima Piala peringkat utama LPPD 2014 dari Dirjen Otoda Kemendagri Sumarsono di acara malam Apresiasi Puncak Peringatan Hari Otoda XX di Alun2 Kulon Progo DI Yogyakarta

Pakde Karwo menerima Piala peringkat utama LPPD 2014 dari Dirjen Otoda Kemendagri Sumarsono di acara malam Apresiasi Puncak Peringatan Hari Otoda XX di Alun2 Kulon Progo DI Yogyakarta

Surabaya, SMN – Keberhasilan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam bidang pemerintahan di apresiasi oleh pemerintah pusat melalui Kementrian Dalam Negeri. Jatim berhasil mendapatkan peringkat pertama dari enam provinsi di Indonesia yang mendapatkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Terbaik.

LPPD terbaik tersebut bedasarkan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) tahun 2014. Selain Jatim, LPPD kinerja terbaik juga berhasil diraih oleh Provinsi Jawa Tengah, Jawa Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan dan Kepulauan Riau.

Penghargaan kinerja LPPD terbaik tersebut diterima langsung oleh Gubernur Jawa Timur Dr. H. Soekarwo dari Direktorat Jenderal Otoda Kemendagri Tony Sumarsono pada Puncak Peringatan Hari Otonomi Daerah (Otoda) ke XX di Alun-alun Kab. Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, Senin (25/4) malam.

Secara khusus, Sumarsono mengapresiasi kinerja Jatim yang telah berhasil meraih lima kali berturut turut memperoleh LPPD. “Jatim luar biasa yang secara berturut-turut meraih peringkat tertinggi secara nasional sejak tahun 2010-2014. Tidak ada provinsi lain di Indonesia yang mampu mengalahkan prestasi Jatim lima kali berturut-turut. Ini adalah prestasi yang membanggakan,” ungkapnya.

Kemendagri menilai, bahwa evaluasi dilakukan secara terukur dengan melibatkan beberapa kementrian (Kemendagri, Kemenpan RB, Kemenkeu, Kem Hukum dan HAM, Setneg, Bappenas, BKN, BPKP, BPS dan LAN). Evaluasi ini bertujuan untuk memotret kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Dari hasil tersebut dapat diperoleh gambaran kinerja dari pemerintahan daerah, baik di level pengambilan kebijakan maupun di level pelaksana kebijakan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pelayan masyarakat.

LPPD merupakan kewajiban bagi kepala daerah yang kemudian dilaporkan kepada pemerintah pusat setiap tahun. Ini sesuai dengan amanat PP No. 3 tahun 2007 dan dilakukan evaluasi sejak tahun 2009 sesuai amanat PP No. 6 tahun 2008. Evaluasi ini merupakan upaya pemerintah pusat dalam menilai keberhasilan daerah terhadap pelaksanaan otonomi daerah.

Pakde Karwo sapaan akrabnya mengatakan, yang menjadi penilaian dalam EKPPD tersebut adalah nilai agregat dari kinerja semua kabupaten/kota hingga provinsi yang terkait dengan pemerintahan. Salah satu contohnya, yakni adanya Perda yang sudah dibuat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, hingga peningkatan pembangunan pelayanan publik, perkembangan kemajuan investasi daerah dan indikator lainnya.

Sebelumnya, Wakil Presiden Republik Indonesia Drs. H. M Jusuf Kalla meminta, kepala daerah untuk inovatif dan kreatif. Kepala daerah harus mampu berfikir dan berbuat kreatif dan inovatif dalam menjalankan roda pemerintahan melalui aturan yang dibuat.

“Gubernur, Bupati dan Walikota harus kreatif dalam memajukan daerah sesuai keunggulan dan cirri khas daerahnya”, ungkapnya.

“Kewenangan otonom yang dimiliki kepala daerah juga harus mampu mensejahterakan masyarakat”, ungkapnya.

Faktor kepemimpinan, lanjut JK menentukan kepala daerah membangun daerahnya. Semua ditentukan oleh kepemimpinan, apa pun sistem yang dibuat dan apa pun sistem yang di bangun, kesemuanya tergantung pada kepemimpinan daerah. Pemimpin daerah harus memiliki idealisme, sekaligus dibutuhkan inovasi dan kreativitas,” ujar JK.

Inovasi dan kreativitas menurut JK dapat membuat daerah berkembang dan serta mampu bersaing dalam menghadapi tantangan Masyarakat Ekonomi ASEAN. Tanpa kedua hal itu, pemerintah daerah akan kesulitan berkembang karena tidak memiliki daya saing.

“Saya mengharapkan semua daerah memiliki kesamaan dan tujuan pembangunan daerah. Kesamaan tersebut harus dicapai dengan kerja keras, mempunyai inisiatif, inovatif yang baik. Hanya dengan kerja keras dan inovasi dari kepemimpinan yang baik dan ikhlas akan dapat menyatukan serta memperbesar bangsa ini,” imbuhnya.

Sementara itu, Mendagri Tjahjo Kumolo menegaskan, bahwa makna dari Otoda ini adalah mensyukuri keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah yang sudah berjalan selama 20 tahun ini. Tjahjo juga mengingatkan selama 20 tahun itu pula, masih banyaknya kendala, tantangan dan hambatan yang dirasakan serta dihadapi oleh pemerintah saat ini.

Dalam rangka memperkuat peran Otoda, pemerintah terus memfokuskan membangun tata kelola antara pemerintah pusat dan daerah secara efektif, efisien, taat kepada hukum. Selain itu, pemerintah juga terus berupaya mempercepat reformasi birokrasi guna memperkuat otonomi daerah.

Gubernur Jatim Soekarwo berjabat tangan dengan Wapres Jusuf Kalla saat meninjau stand Jatim di puncak peringatan Hari Otoda XX di Alun-Alun Kabupaten Kulon Progo DI Jogyakarta

Gubernur Jatim Soekarwo berjabat tangan dengan Wapres Jusuf Kalla saat meninjau stand Jatim di puncak peringatan Hari Otoda XX di Alun-Alun Kabupaten Kulon Progo DI Jogyakarta

Jatim Dominasi Penghargaan Otoda ke XX

Pada puncak peringatan Hari Otoda ke XX yang bisasanya di tempatkan di Jakarta, kali ini ditempatkan di Kab. Kulon Progo.. Dan tradisi ini akan dilanjutkan ke daerah daerah lain di Indonesia.

“Tujuannya agar mendorong daerah lain untuk melakukan inovasi dan perbaikan pelayanan serta kinerja pemerintahan semakin baik,” ujar Mendagri.

Puncak peringatan hari Otoda terasa istimewa karena kab/kota di Jatim mendominasi penghargaan. Pada pagi harinya Wakil Presiden Jusuf Kalla menyerahkan langsung penghargaan Samkarya Nugraha Parasamnya Purnakarya Nugraha kepada Kota Probolinggo, Malang dan Mojokerto. Sementara Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha kepada Kabupaten Tulungagung dan Nganjuk.

Sementara pada malam tasyakuran Ditjen Otoda menyerahkan hasil LPPD peringkat tertinggi kepada dan satyalancana kabupaten/kota diantaranya Kab. Tulungagung, Sidoarjo, Nganjuk, Probolinggo dan Malang. Sedangkan untuk kotamadya berhasil diraih Kota Surabaya, Probolinggo, Madiun, Malang, Blitar dan Mojokerto. Diserahkan hasil EKPPD terhadap LPPD 2014 kepada Kab. Tulungagung, Sidoarjo dan Nganjuk.

Kepala Biro Adm Pemerintahan Setdaprov. Jatim Supriyanto menjelaskan, bahwa penghargaan ini merupakan penghargaan tertinggi bidang pemerintahan, karena telah meraih lima kali berturut turut.

Ia menambahkan, kelima kalinya secara berturut turut Jatim memperolehnya sejak tahun 2010-2014. Untuk Sam Karya Parasamnya Purnakarya Nugraha diberikan pada tahun 2014 hasil EKPPD tahun 2013. Sedangkan pada tahun 2015 bedasarkan EKPPD tahun 2014 Jatim berhasil mendapatkan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha. “Ini adalah prestasi tertinggi dalam bidang pemerintahan yang diraih oleh Jatim di kepemimpinan Pakde Karwo,” pungkasnya. (*)

post-top-smn

Baca berita terkait