Sunday, 27 May 2018

Gubernur Terima Penghargaan Provinsi Peduli HAM di Grahadi

post-top-smn
Gubernur Soekarwo didampingi Wagub Saifullah Yusuf saat menerima Penghargaan Provinsi Peduli HAM dari MenkumHAM Yasonna H. Laoly di Acara Peringatan HAM di Grahadi Surabaya

Gubernur Soekarwo didampingi Wagub Saifullah Yusuf saat menerima Penghargaan Provinsi Peduli HAM dari MenkumHAM Yasonna H. Laoly di Acara Peringatan HAM di Grahadi Surabaya

Surabaya, SMN – Gubernur Jatim Dr. H. Soekarwo yang akrap disapa Pakde Karwo, siang ini telah menerima penghargaan Provinsi Peduli Hak Asasi Manusia (HAM), langsung dari Kemenrian Hukum dan HAM Republik Indonesia,Yasonna H. Loaly,  bersama sembilan Gubernur  dari provinsi lain di Indonesia.

Penerimaan penghargaan tersebut diberikan  saat  peringatan hari Hak Asasi Manusia Sedunia ke-68 yang diselenggarakan di Gedung Negara Grahadi Jl. Gubernur Suryo No. 7 Surabaya, Kamis (8/12).

Yasonna  mengatakan, Jawa Timur didaulat sebagai tuan rumah penyelenggaraan peringatan HAM Tingkat Nasional, karena  pemprov. Jawa Timur dinilai sangat antusias dan  serius dalam  menangani  masalah Hak Asasi Manusia di daerahnya. Untuk itu, Pemprov. Jatim mendapat Peringkat I dalam perolehan penghargaan  Peduli HAM, karena Jawa Timur  yang memiliki wilayah   sangat luas dan terbagi menjadi  38 Kab/Kota ini semuanya memperoleh penghargaan Peduli HAM.” Jadi bukan hanya Gubernurnya saja yang memperoleh penghargaan peduli HAM, tapi 38 Bupati dan Walikota se jatim juga mendapat penghargaan yang sama. Ini merupakan kerjasama yang baik dan sangat kompak antara pemprov. Jatim dengan Pemkab/Pemkotnya dalam menganani masalah hak Asasi manusia di seluruh wilayah jawa Timur,”  pujinya.

Peringatan HAM ke-68 Tingkat Nasional kali ini mengambil tema: harmoni dalam hak Asasi manusia, Kesetaraan Dalam Pemajuan Hak Asasi Manuasia, dan kegiatan ini menjadi kanal untuk menginformasikan peningkatan jumlah kab/kota dalam pencapaian implementasi hak asasi manusia sebagaimana tercantum dalam peraturan Presiden 75/2015 tentang rencana Nasional HAM periode 2015-2019 dan Permenkumhum 25/2013 tentang Penilaian Kab/Kota peduli hak Asasi manusia.

Yasoanna meenambahkan, Kemenkumham sebagai perangkat pemerintah yang bertugas  dalam memantapakan dan memastikan terlaksananya penghormatan, pemenuhan, perlindungan, penegakan dan pemajuan hak asasi manusia (P5HAM) di Negara tercinta ini, mengajak seluruh lapaisan pemerintah untuk  menjaga keseimbangan dan keselarasan dalam mewujudkan hak asasi manusia.

Menkumham juga berpesan agar pemerintah dapat menjamin hak-hak politik, ekonomi, social dan budaya masyarakat. “ pemerintahpun harus dapat memberikan layanan pendidikan, layanan kesehatan dan memberikan jaminan perlindungan kebebasan beragama dan berkeyakinan,”  jelas Yasonna mengutip pesan dari Prseiden RI Joko Widodo pada peringatan tahun lalu.

Dalam peringatan Hari HAM Sedunia ke-68 kali ini ada beberapa kegiatan utama yang melibatkan pemerintah pusat dan daerah. Yaitu pertama, penandatangan MoU untuk penyebarluasan tentang pelaksanaan HAM (P5 HAM) yang ditandatangi oleh Mneteri Hukum dan HAM dan Gubernur Jawa Timur. Sedang yang kedua adalah Penganugerahan penghargaan Pemerintah daerah dan Kantor Wilayah Kemenkumham yang kab/Kota di wilayahnya memenuhi kualitas sebagai kab/kota peduli hak asasi manusia.

Alhamdulillah, peringatan HAM kali ini yang memperoleh penghargaan meningkat 70 % dibanding tahun lalu (2015). Tahun kemarin sebanyak 138 kab/Kota dari 29 Provinsi di Indonesia yang memperoleh penghargaan peduli HAM. Tahun 2016 ini, meningkat menjadi 228 kab/kota dari 34 provinsi di Indonesia yang mendapat penghargaan peduli HAM. Sedangkan 9 provinsi lain yang mendapat penghargaan Peduli Ham adalah Pemprov. Sumatra Utara, Bangka Belitung, Kalbar, Kalsel, Sulut, Jabar, DIY, DKI Jakarta, dan.Jateng . Sementara 12 Kanwil yang memperoleh penghargaan karena mendorong lebih dari 50 % Kab/Kota di wilyahnya menjadi kab/kota yang peduli HAM adalah; Kanwil prov. Sumatra Utara, Bangka Belitung, Kalbar, Kalsel, Sulut, Jabar, DIY, DKI Jakarta, Jateng, Jatim, Jambi dan NTB.

Sebelum mengakhiri sambutannya, Yasonna menjelaskan, pada tahun 2017 nanti penilaian penghargaan Kab/Kota peduli HAM akan menggunakan mekanisme penilaian baru sebagaimana yang diatur dalam Permenkumhum Nomor 34 tahun 2016 tentang Kriteria Kab/kota Peduli HAM. Yakni dengan kreteria baru untuk menyempurnakan kreteria sebelumnya.

 

Tahun 2018, Pemprov. Jatim Akan Bangun  Lapas  Khusus Teroris

Pemerintah Prov. Jawa Timur berencana membantu Kementrian Hukum dan HAM RI untuk menyediakan lahan sekaligus membangun Rumah Tahanan (Rutan) khusus untuk tahanan teroris. Sebab, bila tahanan teroris atau tahanan biasa dicampur menjadi satu, maka orang yang  ada dalam tahanan tersebut akan sekolah menjadi teroris. Untuk itu, tahun 2018 nanti pemprov. Jatim akan memulai  membangun  lapas ( ruang tahanan) khusus untuk teroris.

Pernyataan tersebut disampaikan Pakde Karwo panggilan akrap Gubernur Jatim Dr. H. Soekarwo, seusai acara Peringatan HUT Hak Asasi Manusia Sedunia ke-68 yang diselenggarakan di Kota Surabaya yakni di Gedung Negara Grahasi Jl. Gubernur Suryo No. 7 Surabaya, Kamis (8/12).

Menurut Pakde Karwo, jumlah tahanan/penghuninya yang ada Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) sebagian  besar  adalah berasal dari teroris yang jumlahnya sekitar 67 %. Kalau jumlah teroris yang ada di lapas  jauh lebih besar disbanding tahanan biasa. Otomatis, para tahanan biasa yang ada di lapas secara tidak langsung akan bersekolah masalah teroris dengan gratis saat berada di dalam tahanan. Dan begitu keluar atau bebas dari tahanan, maka akan bertamabah lebih banyak lagi teroris- teroris baru yang berkeliaran di luar.

“ Untuk itulah, pemprov. Jatim  berencana  ingin membantu menyediakan lahan sekaligus membangunkan ruang tahanan yang diperuntukkan khsus untuk para tahanan yang berlatar belakang teroris. Dengan harapan agar tidak muncul teroris-teroris baru kedepannya, serta dengan adanya ruangan baru  kedepannya masalah teroris bisa ditangani  dengan mudah,” jelasnya.

Sedang untuk lahannya, tambahnya, cukup menggunakan lahan yang ada  di areal lapas itu sendiri. Seperti yang ada di Medaeng, rencananya nanti akan  menggunakan lahan atau bangunan/ gedung  untuk administrasi yang dirubah menjadi rutan khusus untuk teroris. Sementara  untuk bagian administrasi akan dicarikan tempat lain.”  Mengapa menggunakan lahan yang ada di lapas? Sebab, bila mencari lahan yang baru saat ini sangat sulit. Kalau tanahnya memang banyak dan ada di mana- mana, tapi untuk masalah pembebasan lahan itulah yang sangat sulit,” tegasnya.

post-top-smn

Baca berita terkait