Friday, 20 July 2018

Gubernur Sumatera Utara, Dr. Ir. H. Tengku Erry Nuradi, M.Si, Segera Susun Perda Pemberantasan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)

post-top-smn
Medan, SMN – Saat ini Sumatera Utara dan Indonesia umumnya berada pada kondisi darurat narkoba dimana jumlah pengguna narkoba meningkat pesat. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Sumatera Utara menggelar Seminar Fasilitasi Pencegahan Narkoba Permendagri Nomor 21 Tahun 2013 di Hotel Polonia Medan, Selasa (31/10).
Adapun Acara yang dihadiri oleh 54 peserta dari unsur Aparatur Sipil Negara (ASN), praktisi hukum, akademisi, organisasi dan lembaga masyarakat yang dipandu oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Sumatera Utara dengan tujuan meminta masukan dari stakholder dalam menyusun Perda tentang fasilitasi narkoba sehingga yang diharapkan agar Perda ini berfungsi melindungi masyarakat  Sumut dari bahaya penyalahgunaan narkoba.
Gubernur Sumut yang diwakili Asisten I Jumsani Damanik pada Seminar Fasilitasi Pencegahan Narkoba Permendagri Nomor 21 Tahun 2013 mengajak semua pihak bersama sama pemberantasan narkoba dengan kemampuan optimal. Oleh sebab itu, Asisten I Jumsani Damanik mengharapkan seminar ini digelar agar segera penyusunan rancangan usulan Perda ini bisa disusunan sebagai Peraturan Daerah (Perda) tentang Fasilitasi Pencegahan dan Penyalahgunaan Narkoba yang nantinya akan diajukan ke DPRD Sumut dan bisa secepatnya disahkan, sesuai pesan dan arahan Gubernur Sumatera Utara, Dr. Ir. H. Tengku Erry Nuradi, M.Si.
Lanjut, Ranperda ini harus menjadi yang spesifik yang mengandung amanat yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No.21 Tahun 2013 dan sebagai operasional dan bermanfaat bagi masyarakat harus diatur jelas mengenai kemitraan, anggaran dan tindak lanjut dari Perda ini. “Kita harapkan agar penyusunan rancangan usulan Perda ini bisa disusunan sebagai Peraturan Daerah (Perda) tentang Fasilitasi Pencegahan dan Penyalahgunaan Narkoba yang nantinya akan diajukan ke DPRD Sumut dan bisa secepatnya disahkan,” ujarnya.
Sebelumnya sambutan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Sumatera Utara, Suriadi Bahar SH MH mengatakan ucapan terima kasih kepada undangan peserta yang hadir baik dari unsur Aparatur Sipil Negara (ASN), praktisi hukum, akademisi, organisasi, elemen masyarakat dalam melakukan upaya bersama sama mencegah dan memberantas penyalah gunaan dan peredaran gelap Narkoba.
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 21 tahun 2013 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Sumatera Utara sedang mempersiapkan rancangan usul perda ini sesuai prosedural dan melibatkan semua pihak dan unsur strategis.
Dalam Pasal 4 (a) Permendagri 21/2013 mengamanatkan gubernur, bupati, dan walikota melaksanakan tugas fasilitasi dengan menyusun Peraturan Daerah (Perda) mengenai narkotika. Perda tersebut memuat sekurang kurangnya hal hal berkaitan dengan antisipasi dini, pencegahan, penanganan, rehabilitasi, pendanaan, dan partisipasi masyarakat.
“Kita harapkan agar Perda Narkoba yang diusulkan tersebut bisa secepatnya dibahas dan diterbitkan, sehingga dengan begitu ada payung hukum sendiri dalam melakukan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan Narkoba. Sanksi kepada pengedar maupun kepada penggunanya harus lebih tegas,” ujarnya.
Para narasumber yang hadir dalam seminar itu antara lain Zulkarnain Nasution, Abdul Hakim Siagian, Faisal Akbar dan Mirza Nasution sepakat Provinsi Sumut membutuhkan Peraturan Daerah (Perda) tentang Narkotika dan Zat Adiktif lainnya (Napza) karena dinilai efektif dalam memerangi narkoba. (Ohiruddin Lubis)
post-top-smn

Baca berita terkait