Wednesday, 17 October 2018

Gubernur Minta, Guru Fokus Kembangkan Ilmu Pengetahuan dan Moralitas

post-top-smn
Gubernur Jawa Timur Soekarwo memberikan ucapan selamat pada Kepala sekolah yang baru Dilantik di Grahadi Surabaya

Gubernur Jawa Timur Soekarwo memberikan ucapan selamat pada Kepala sekolah yang baru Dilantik di Grahadi Surabaya

Surabaya, SMN – Gubernur Jatim Dr. H. Soekarwo meminta guru-guru di Jatim fokus pada pengembangan ilmu pengetahuan dan moralitas atau sisi soft skill. Ini penting, karena  masyarakat Jatim memiliki kepercayaan tinggi pada guru dalam membentuk karakter dan kepribadian anak, baik dari sisi ketrampilan serta iman dan taqwa (imtaq).

“Jatim memiliki kultur khas paternalistik yang menganggap guru adalah contoh teladan bagi anak-anaknya, oleh sebab itu pembentukan karakter juga bisa dimulai dari sekolah. Keberhasilan proses pendidikan dan tatanannya di sekolah lebih dari 50% ditentukan oleh kebijakan yang dibuat kepala sekolah,” terang Pakde Karwo sapaan lekat Gubernur Jatim pada acara Pengukuhan dan Pelantikan Kepala Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan di Lingkungan Dinas Pendidikan Prov. Jatim di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Rabu (04/01).

Ia menjelaskan, program di bidang pendidikan yang harus diselesaikan  dalam waktu dekat yakni menjalankan Ujian Nasional Tahun Ajaran 2016/2017 Berbasis Komputer (UNBK) di seluruh Jatim. Selain itu juga menyukseskan Ujian Nasional Berstandar Nasional (USBN), serta memaksimalkan penyerapan lulusan SMK lewat program Link and Match. “Kami juga mendukung Program Indonesia Pintar (PIP) yang dicanangkan Pemerintah Pusat serta Penuntasan Program Wajib Belajar (Wajar) 12 tahun terus menjadi perhatian utama kita,” urainya.

Ditambahkan, untuk penarikan Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP) juga harus melalui perhitungan sesuai  standart yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (APBS). Pemprov Jatim melalui Dinas Pendidikan Prov. Jatim memberikan program keringanan/gratis SPP bagi peserta didik yang tidak mampu. “Saat ini wajar 12 tahun bagi peserta didik miskin sekitar 34% dari total siswa sekolah lanjutan atas telah mendapat beasiswa. Dengan komposisi bantuan beasiswa 50% Pemerintah Pusat, 30% Pemprov, dan 20% Pemkab/Kota,” jelasnya.

Sejalan dengan itu, strategi pengembangan pendidikan di Jatim diprioritaskan pada percepatan pendidikan menengah di sektor pendidikan vokasional dengan komposisi 30% SMA: 70% SMK. Meskipun saat ini perbandingannya masih 35% SMA: 65% SMK,  Pakde Karwo menegaskan tahun 2017 akan ditingkatkan sesuai target yang ditetapkan. Strategi pertumbuhan inklusi juga dikembangkan dengan tujuan semua masyarakat miskin memiliki akses pada pendidikan. “Ke depan semua kepala sekolah akan kami ajak diskusi untuk menentukan langkah dan kebijkan yang  dibuat,” imbuhnya.

Pakde Karwo menegaskan, bahwa pengambilalihan wewenang SMA/SMK pada Pemerintah Provinsi murni sesuai amanat UU No. 23 Tahun 2014. Namun Pemprov juga tetap memfasilitasi bagi Pemkab/Kota yang tetap ingin memberikan subsidi pendidikan di daerahnya atas persetujuan dan kebijakan dari Kementrian Dalam Negri (Kemendagri). Selama ini Pemerintah Pusat telah memberi bantuan pada peserta didik lewat Bantuan Operasional Sekolah (BOS), karenanya daerah bisa memberi bantuan asala regulasinya sudah jelas.

“Yang kita takutkan adalah ketika regulasinya belum ada dan bantuan sudah diberikan pada peserta didik, maka akan diminta kembali berupa Tuntutan Ganti Rugi (TGR). Bantuan yang diberikan ini adalah uang negara, dan oleh karenanya semua harus diatur dalam perundang-undangan,” katanya.

Lebih lanjut disampaikan, dengan pengelolaan SMA/SMK di tangan provinsi maka mutasi kepala sekolah antar daerah sangat dimungkinkan. Namun demikian proses mutasi tersebut harus tetap memperhatikan segala aspek. “Mereka ini adalah guru maka jika harus pindah harus diperhatikan psikologi dan kenyamanannya. Kalau hanya dari Tulungagung ke Blitar atau Tulungagung ke Trenggalek saya rasa bisa dimaklumi karena jaraknya juga tidak jauh,” ungkapnya.

Wakil Gubernur Jatim Drs. H. Saifullah Yusuh menambahkan,  kepala sekolah sebagai leader, Supervisor, dan edukator mempunyai tugas mengawal pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaaan No. 44 Tahun 2012 tentang pungutan dan sumbangan. Artinya baik buruknya pengelolaan sekolah serta maju dan terbelakangnya unsur pendidikan di sekolah semuanya tergantung kepemimpinan kepala sekolah. “Saya berharap kepala sekolah dapat menjadi teladan dan pelopor kebaikan dalam segala bidang termasuk pungutan liar. Karena lewat sekolahlah akan tercipta generasi penerus kemajuan bangsa,” pungkasnya.

Pada kesempatan yang sama Kepala Biro (Karo) Humas Protokol Setda Prov. Jatim Drs. Benny Sampirwanto, Msi mengatakan, dari total 785 SMA/SMK se Jatim kepala sekolah yang dilantik hanya 781 orang. Beberapa kepala sekolah tersebut yakni Drs. ABDUL ROFIQ, MM Kepala SMKN 12 Surabaya Kota Surabaya, SRI WIDIATI, S.Pd. Kepala UPT SMAN 5 Surabaya Kota Surabaya, Drs. SOFYAN, ST, MT Kepala SMKN 4 Surabaya Kota Surabaya, dan KHOIRIL ANWAR, S.Pd, MM Kepala SMAN 15 Surabaya Kota Surabaya.

post-top-smn

Baca berita terkait