Sunday, 20 May 2018

Gubernur Jatim : Kewajiban Parpol Adalah Mensejahterahkan Rakyat

post-top-smn

gubernur-jatim-kewajiban-parpol-adalah-mensejahterahkan-rakyat Surabaya, SMN – Gubernur Jatim mengingatkan bahwa partai politik (parpol) harus memiliki sifat fundamental, yaitu adanya kewajiban moral bagi partai politik untuk memelihara dan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa serta mewujudkan kesejahteraan rakyat.

“Kewajiban baru tersebut telah dilaksanakan dengan baik oleh partai-partai di Jatim. Mereka kompak ikut menyejahterakan masyarakat dengan ciri berakhlak mulia yang merupakan ciri khas Jawa Timur,” ungkap Gubernur Jatim, H. Soekarwo saat membuka musyawarah wilayah (Muswil) PKB ke 4 di Shangrilla Hotel, Minggu (27/11).

Hal tersebut dapat terjadi, karena masyarakat Jawa Timur 96,7 persen beragama Islam. Artinya, proses perjuangan panjang meletakkan para ulama pada posisi yang sangat penting untuk Jawa Timur dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sebagai orang tua, gubernur mengingatkan bahwa jalan yang kita tempuh semakin terjal untuk menegakkan kebaikan. Gempuran liberalisasi sangat kuat, tetapi kalau kita teguh maka hal tersebut tidaklah sulit kita hadapi. “Mari kita coba Jawa Timur menginspirasi Indonesia, karena Jawa Timur gudangnya para ulama,” ajak gubernur Jatim.

Selain itu Gubernur Jatim juga berpesan, Musyawarah Wilayah (Muswil) IV PKB (Partai Kebangkitan Bangsa) Jawa Timur mempunyai tiga tugas. Yaitu menyampaikan laporan pertanggungjawaban, merencanakan program kerja dan memilih ketua umum untuk periode selanjutnya.

“Ada syarat secara akedemik dan empiris keberhasilan atau suksesnya suatu organisasi, 50 persen lebih ditentukan oleh ketua. Jadi jangan salah memilih ketua,”ujarnya.

Selanjutnya Gubernur pada kesempatan itu menyumbangkan pemikiran terhadap program kerja. Disampaikan bahwa telah terjadi pergeseran pemikiran tentang partai politik. Yaitu dimulai dengan diterbitkannya UU No. 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik yang kemudian diganti dengan UU No. 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik dan selanjutnya berganti lagi dengan diterbitkannya UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Tahun 2011.

Hal tersebut membawa konsekuensi pada perubahan secara bertahap dalam tujuan pembentukan partai politik, yang pada gilirannya mengubah kedudukan partai politik dari infrastruktur politik menjadi suprastruktur politik.

“Artinya, pada titik awal tujuan pembentukan partai politik masih bersifat umum dalam mewujudkan cita-cita nasional dan mengembangkan kehidupan demokrasi yang berdasarkan Pancasila,” jelasnya

Drs. H. Muhaimin Iskandar, MSi sebagai Ketua Umum DPP PKB pada kesempatan yang sama mengharapkan Muswil IV PKB Jawa Timur menghasilkan pemikiran atau program bukan hanya untuk kepentingan masyarakat Jawa Timur tetapi lebih luas lagi yaitu untuk kepentingan Indonesia. Jawa Timur bisa menjadi motor demokrasi di Indonesia. “Berdemokrasi yang matang, sehat, maju untuk menyejahterkan dan kemakmuran bangsa,” pesannya.(pca)

post-top-smn

Baca berita terkait