Monday, 15 October 2018

Gubernur Jatim: Hal Pertama yang Harus Diurus Pemerintah adalah Keadilan

post-top-smn

Gubernur Jatim Dr.H.Soekarwo Melakukan Penandatanganan SK Dalam Acara Serah Terima Jabatan Walikota Batu Periode 2017-2018 Di Gedung DPRD Batu

Kota Batu, SMN – Gubernur Jawa Timur, Dr. H. Soekarwo mengingatkan bahwa tugas pemerintah  yang  pertama adalah  mengurus  masalah   keadilan.

Hal tersebut disampaikan Pakde Karwo, sapaan akrab Soekarwo, saat memberi sambutan usai menyaksikan serah terima jabatan Walikota dan Wakil Walikota Batu di Gedung DPRD Kota Batu, Senin (8/1).

Menurutnya, masalah keadilan menjadi tugas pemerintah. Sedang masalah keamanan dan kriminal menjadi tugas TNI dan Polri. Tapi untuk masalah keadilan adalah yang harus ngurus itu pemerintah.” Jadi  jangan dibiarkan yang kecil kalah dalam bertarung dengan yang besar, Ya pasti kalah. Untuk itu, yang kecil harus diurus pemerintah dan yang besar difasilitasi,” tegas Pakde Karwo.

Tugas pemerintah, kata Pakde Karwo, adalah memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Agar kesejahteraan bisa terwujud maka masalah keadilan  harus diurus lebih dulu. Caranya, yang kecil harus diutamakan dan diberdayakan serta dibantu agar mereka bisa dan mampu  berkarya.  Kalau sudah bisa berkarya, pasti mereka bisa hidup dan berkembang , dan yang besar difasilitasi  sehingga mereka sama-sama bisa hidup berdampingan dan berkembang  dengan baik.

Pakde Karwo  minta Pemerintah Kota Batu  harus mempunyai komitmen  terhadap proses pembangunan  berkelanjutan  yaitu yang baik  harus dilanjutkan. Jangan sampai program pembangunan itu bongkar semua dan membuat  program baru  semua, tidak mengindahkan  program pembangunan yang lama meskipun itu bagus.  “ Jadi harus ada kesinambungan, yaitu yang baik dilanjutkan dan yang kurang baik diganti dengan program pembangunan yang baru,” jelas Pakde Karwo.

Gubernur juga menegaskan bahwa  pemegang otoritas keuangan itu ada  pada walikota bukan di wakil walikota. Untuk itu harus segera dibicarakan  dengan DPR mengenai rencana program pembangunan dengan baik dan transparan.

Pengelolaan keuangan harus benar-benar transparan. Apalagi saat ini proses perencanaannya juga sudah online melalu program E-Budgeting.

Menyinggung, komitmen RPJMD Kota Batu dengan Nawa Bhakti ( Pembangunan berkelanjutan) yaitu membangun  Batu dari pinggiran  yaitu dengan Desa Berdaya  dan Kota Berjaya , Pakde Karwo menyarankan,  membangun daerah itu selain menggunakan budaya juga ada satu hal yang paling penting dan menjadi dasar dalam keberhasilan pembangunan yakni  spiritual. Karena dengan landasan agama yang kuat insyaallah semua akan menjadi baik dan jalannya lancar. Selain agama, tokoh masyarakat juga dilibatkan dan diajak ngomong atau rembukan. Dengan  ngumpul bareng dan membicarakan rencana program pembangunan yang akan dibuat pasti hasilnya kan jauh lebih baik dan bagus dari pada  hasil yang dipikirkan sendiri. Sebab, hasil pikiran kita itu belum tentu bisa diterima oleh orang lain. baik menurut kita belum tentu baik juga menurut orang lain.

 

Tiga Sektor Topang Perekonomian Kota Batu 

Di tempat yang sama, Walikota Batu Dewanti Rumpoko memaparkan, pertumbuhan ekonomi Kota Batu tumbuh signifikan ditopang tiga sektor/komponen  utama,  yakni sektor perdagangan sebesar 18 %, pertanian sebesar 16 % dan sektor pariwisata sebesar 15 %.

Dewanti mengatakan, saat ini perjalanan pemerintahan Kota Batu sudah memasuki usia yang ke-16 atau usia yang relatif masih muda untuk ukuran berdirinya sebuah kota. Selama kurun waktu tersebut telah terjadi pergantian kepemimpinan daerah selama 4 (empat) periode. Meski usianya relatif masih muda, namun masyarakat Kota Batu sangat  dewasa dalam masalah proses politik. Hal itu dibuktikan dengan pelaksanaan Pemilukada yang lalu.Alhamdulillah selama pelaksanakaan Pemilukada  dapat berjalan lancar, tertib, aman dan damai serta tidak tidak gejolak ataupun gangguan. Sehingga pelaksanaannya  sangat rapi dan masyarakat bisa menggunakan hak pilihnya sesuai dengan pilihan hati nurani. Hal ini dapat dilihat dari tingginya tingkat partisipasi masyakat yang menggunakan hak suaranya mencapai hampir 81,2 % dari total 149.248 daftar pemilih tetap. Angka ini melebihi dari target nasional sebesar 77 %. Serta lebih baik dibanding Pilkada Tahun 2012 yang mencapai 74,8%.

post-top-smn

Baca berita terkait