Monday, 22 October 2018

Gubernur Jatim akan Beri SP-2 Pemkab Jember Karena Terlambat Bahas APBD

post-top-smn
Gubernur Jatim Soekarwo

Gubernur Jatim Soekarwo

Jember, SMN – Gubernur Jawa Timur Soekarwo akan mengirimkan Surat Peringatan (SP) ke-2 bagi Pemerintah Kabupaten Jember. Surat peringatan itu dilayangkan akibat terlambatnya pembahasan dan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2017.

Gubernur pun akan mengirimkan SP-2 agar Pemkab Jember segera menyelesaikan pembahasan APBD 2017. Apalagi, jika terlambat maka Dana Alokasi Umum (DAU) Jember akan kembali terancam terpotong oleh Menteri Keuangan.

“Iya, kita akan kirimkan SP-2 kepada kabupaten/kota yang terlambat menyelesaikan APBD 2017. Saya lupa daerah mana saja, tetapi salah satunya adalah Kabupaten Jember,” kata Kepala Biro Hukum Pemprov Jatim Himawan Estu Bagijo saat dimintai keterangan via sambungan telepon, Selasa (6/12/2016).

Himawan menerangkan, surat tersebut sudah dibuat oleh Pemprov Jawa Timur dan akan segera dikirimkan ke Kabupaten Jember. Ia menambahkan, SP-1 sudah pernah dilayangkan Pemprov Jatim kepada Pemkab Jember pada November 2016 lalu.

“Karena seharusnya APBD 2017 sudah selesai dituntaskan pada 31 November 2016 kemarin. Namun, hingga kini APBD 2017 di Jember masih belum juga selesai. Inilah yang mendasari Pemprov kembali mengirimkan surat ke Pemkab Jember,” ucapnya.

Ia menyatakan, subtansi dari surat peringatan tersebut yakni untuk menegaskan komitmen Pemkab Jember dalam hal kepatuhan dan ancaman sanksi jika APBD diselesaikan melebihi batas waktu paling lambat 31 Desember 2016 mendatang.

“Batas waktu 31 Desember seharusnya sudah ditetapkan dan selesai evaluasi dari Gubernur. Peringatan ini tindakan preventif agar tidak sampai melebihi jadwal waktu yang ada. Sebenarnya sudah sama-sama tahu lah aturannya,” ucapnya.

Semua pihak diharapkan memacu diri menyelesaikan APBD tahun 2017. Dengan begitu, semua bisa diselesaikan sesuai dengan aturan Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Jika tidak bisa tepat waktu, Himawan mengingatkan sanksi yang akan diberikan kepada Jember.

“Sanksinya kan jelas, pemotongan DAU. Tetapi berapa persen pemotongan nya, saya tidak tahu secara detail, karena itu tergantung kebijakan dari Kementerian Keuangan,” tegasnya.

Dia menegaskan, persoalan ini hanya masalah administrasi pemerintahan. Terkait dengan evaluasi provinsi terkait dengan keterlambatan ini, dirinya menuturkan hal ini mengindikasikan bahwa Pemkab Jember tidak menjalankan roda pemerintahan dengan baik.

“(Kalau ada masalah) Jangan bisanya cuma wadul-wadul. Bukan soal sanksi pemotongan yang penting, tapi menjalankan pemerintahan yang baik itu jauh lebih penting,” ucap Himawan.

Dia menegaskan, minimal APBD 2017 sudah bisa disetujui di tingkat daerah dan dikirimkan ke Gubernur Jatim maksimal H-2 minggu dari batas akhir 31 Desember 2016. Sehingga pemprov bisa melakukan evaluasi dengan baik.

“Jangan menyulitkan yang melakukan evaluasi. Sehingga ada ruang waktu yang cukup untuk mengevaluasi dengan baik dan APBD nantinya juga bisa berjalan dengan baik,” ucapnya.

Ketika ditanya, apabila ternyata APBD Jember 2017 masih tetap terlambat meskipun pemerintah daerah telah mendapatkan SP-2, Himawan hanya menjawab dengan pasrah. “Ya berarti tidak bisa mengurus pemerintahan dengan baik. Wes ngono wae (Sudah begitu saja),” pungkasnya.

post-top-smn

Baca berita terkait