Friday, 25 May 2018

Gonjang Ganjing SK Mendagri Terkait Mutasi Pejabat

post-top-smn

Lumajang, SMN – KPU Lumajang, telah menerima surat tembusan  cuti calon petahana, Drs. H. As’at, M. Ag  dan surat mutasi pejabat di lingkungan Pemkab Lumajang. Surat cuti tersebut berlaku tertanggal 15 Pebruari  hingga 23 Juni 2018.

“Kita dapat tembusan surat cuti dari Gubernur Jawa Timur. Karena calon petahana cuti, maka secara otomatis sesuai undang-undang, Wakil Bupati Buntaran menjadi PLT Bupati. Jadi, cutinya sejak kampanye tanggal 15 Pebruari sampai dengan 23 Juni 2018”, ujar Mudawiyah, Ketua KPU Kabupaten Lumajang, usai rapat pleno penetapan paslon, di Gedung Guru Lumajang, Senin (12/2).

Terkait dengan tidak diperbolehkannya calon petahana melakukan mutasi sejak 6 bulan sebelum ditetapkan sebagai calon bupati, itu merupakan ketentuan undang-undang, kecuali mutasi tersebut mendapat ijin dari Mendagri, ujar Mudawiyah.

” Perlu dipahami, Undang-Undang Nomer 10 tahun 2016 dan PKPU nomer 3 tahun 2017, pasal 71, menyebutkan, 6 bulan sebelum penetapan sebagai calon bupati maka calon petahana tidak boleh memutasi pejabat, kecuali ada ijin dari Mendagri. KPU sudah melakukan klarifikasi kepada calon petahana, bahkan sebelumnya sudah berkirim surat kepada tim pengusung. Akhirnya kita mendapat salinan suratnya”, pungkas mantan aktivis kampus ini.

Karena sudah mendapatkan salinan surat mutasi yang dimaksud, maka pihaknya, menganggap masalah mutasi sudah clear (selesai). Mudawiyah menganggap yang bersangkutan masih beruntung karena ada surat dari Mendagri terkait mutasi pejabat di lingkungan Pemkab Lumajang. Jika tidak ada ijin dari Mendagri, maka calon petahana terancam gugur sebagai calon bupati.

Di lain pihak, Panwaslu Kabupaten Lumajang, menilai, cuti calon petahana sudah disetujui oleh Gebernur Jawa Timur,  bahkan surat dari Mendagri sudah tuntas. Sementara surat ijin dari Mendagri untuk memutasi pejabat di lingkungan Pemkab Lumajang, pihaknya juga sudah menerima salinannya, kemarin.

“Suratnya sudah kami terima. Tapi berapa jumlah pejabat yang dimutasi kami belum mendapatkan tembusannya. Nanti kita klarifikasi apakah jumlahnya sama persis dengan yang ada di surat Mendagri atau tidak”, papar Mujadid berterus terang.  Dia mengaku telah menyampaikan surat mutasi calon petahana kepada Bawaslu Jatim untuk diperiksa kebenarannya.

Sekedar diketahui, sesuai dengan surat Mendagri soal mutasi pejabat di lingkungan Pemkab Lumajang, jumlahnya sebanyak 513 orang, sementara informasi yang beredar di beberapa mass media, jumlah pejabat yang dimutasi menjadi 652 orang.

Sementara itu Achmad Jauhari, mantan anggota DPRD dari fraksi PPP Jawa timur, meminta kepada pejabat Pemkab Lumajang untuk tidak menjerumuskan Bupati As’at, dengan cara memutasi pejabat melebihi dari SK yang dikeluarkan Mendagri, karena itu bisa menimbulkan cacat hukum.

“Ini adalah kejanggalan administrasi yang dilakukan oleh pengendali administrasi pemerintahan di Lumajang. Ini kebohongan yang harus dihentikan, Sekda harus bertanggung jawab akan hal ini” ungkap Jauhari dihadapan media.(Atk)

post-top-smn

Baca berita terkait