Monday, 21 May 2018

FGD Kominfo Se-Indonesia Komitmen Tingkatkan Pembangunan TIK

post-top-smn
Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Jawa Timur

Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Jawa Timur

Surabaya, SMN – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Jawa Timur menginisiasi Focus Group Discussion (FGD) Diskominfo se-Indonesia. Seluruh Kepala Diskominfo dan perwakilan masing-masing provinsi berkomitmen untuk meningkatkan pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).

Ketua Asosiasi Diskominfo se-Indonesia, Eddy Santoso, mengatakan pada 1 Januari 2017 implementasi UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah sudah mulai dijalankan termasuk amanat  pembentukan Diskominfo di provinsi dan kabupaten/kota. Kondisi saat ini, pembentukan Diskominfo di provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia sudah hampir selesai.

“Kominfo dalam UU nomor 23 Tahun 2014 menjadi kewenangan wajib non pelayanan dasar. Pemerintah daerah tentu membutuhkan pembekalan dan persiapan tidak hanya mengenai struktur namun juga konsep pengembangan TIK. Hal tersebut agar pelayanan pada masyarakat lebih optimal,” tutur Eddy yang juga Kepala Diskominfo Jawa Timur, Senin (7/11) di Aula Diskominfo Jatim.

Ke depan, ia menjelaskan pembangunan TIK menjadi sebuah keharusan mengingat perkembangan teknologi semakin pesat. Maka Diskominfo sebagai perwakilan pemerintah diharapkan dapat menjawab sejumlah tantangan dan kontribusi di berbagai bidang diantaranya ekonomi, sosial, pendidikan dan bidang lainnya.

Selama ini di daerah, sambung Eddy, masih ditemukan penggabungan Dinas Perhubungan dan Diskominfo padahal keduanya memiliki Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) yang berbeda.  Berdasarkan PP perangkat daerah Nomor 18 Tahun 2016 dengan berpedoman pada Permen Kominfo Nomor 13 dan 14 tahun 2016 maka Diskominfo sudah harus menjadi SKPD yang berdiri sendiri.

Direktur Jenderal (Dirjen) Aplikasi Informatika (Aptika) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), Samuel Abrijani Pangerapan, mengatakan pihaknya memiliki tiga wilayah kerja yaitu keamanan dan tata kelola aplikasi, E-Government dan E-Commerce. Pemerintah daerah dapat berkonsultasi dan berdiskusi mengenai langkah optimalisasi TIK dalam rangka menunjang aktivitas dan kegiatan SKPD.

Ia mengungkapkan masyarakat Indonesia sekarang sedang berada dalam proses transformasi ekonomi digital. Tiga pelaku utama yang menentukan adalah pemerintah, pelaku bisnis dan masyarakat. Ketiganya harus berada dalam koordinasi dan dan gerak langkah yang sama agar transformasi ekonomi digital dapat berjalan dengan baik.

Pemerintah, sambung Samuel, memiliki peran mengeluarkan kebijakan, regulasi dan program yang harus memperhatikan kondisi masyarakat. Langkah selanjutnya adalah memperkuat koordinasi lintas sektor. Ia mencontohkan seperti kasus taksi online, kebijakan aplikasi berada di Dirjen Aptika namun terkait ketentuan operasional taksi berada di Kementerian Perhubungan. “Jadi memang tidak bisa berdiri sendiri. Koordinasi menjadi wajib,” tegasnya.

Dia juga menyoroti perlunya mengeluarkan kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi digital. Terutama menyediakan fasilitas media website atau media sosial untuk memasarkan produk UMKM. “Sebanyak 58 persen penggerak ekonomi Indonesia adalah UMKM. Ini kesempatan besar untuk membangun ekonomi kita. Program seperti digitalisasi petani, nelayan dan sejuta domain adalah contoh konkret upaya pemerintah,” tukasnya.

Selain dihadiri Kepala Diskominfo se-Indonesia dan kabupaten/kota se-Jawa Timur, FGD yang mengusung tema “Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) menyongsong kelembagaan baru Kominfo di Daerah” ini juga menghadirkan Dirjen Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (SDPPI) Ismail dan Kepala Balai Penyedia Pembiayaan Pengelolaan Telekomunikasi dan Informasi Anang Ahmad Latief dan Pakar IT Institut Teknologi Sepuluh November Surabaya, Prof Hariadi sebagai narasumber. Diskusi dipandu langsung oleh Ketua Asosiasi Diskominfo se-Indonesia Eddy Santoso.(luk/kom)

post-top-smn

Baca berita terkait