Thursday, 21 March 2019

DPRD Trenggalek Gelar Paripurna Bahas Usulan 6 Raperda

post-top-smn
Penyerahan usulan 6 raperda oleh Bupati kepada Ketua DPRD

Penyerahan usulan 6 raperda oleh Bupati kepada Ketua DPRD

Trenggalek, SMN DPRD Trenggalek Gelar Paripurna pada Hari Rabu, 23 Maret bertempat di aula lantai 2 DPRD Trenggalek, di mulai pukul 01,00 WIB dengan agenda, Penyampaian nota penjelasan 4 Raperda usulan Bupati, Penyampaian Nota penjelasan 2 Raperda usulan DPRD 2016, Pembentukan panitia khusus DPRD dalam rangka Pembahasan 6 Raperda Tahun 2016.

Bupati Dr Emil Elestianto Dardak, M, Se, dalam penyampaian 4 Raperda mengatakan, kami akan menyampaikan 4 rancangan peraturan daerah kabupaten trenggalek, rancangan peraturan daerah tentang perubahan atas peraturan daerah Kabupaten Trenggalek no 3 tahun 2011 tentang pengarahan dan pembangunan telekomonikasi.

Rancangan peraturan daerah tentang perubahan 2 atas peraturan daerah kabupaten trenggalek no 14 tahun 2011 tentang retribusi pengendalian menara telekomonikasi, rancangan peraturan daerah tentang perubahan 2 atas peraturan daerah kabupaten trenggalek no 4 tahun 2009 tentang administrasi kependudukan di kabupaten trenggalek.

Rancangan peraturan daerah tentang restribusi laboratorium kesehatan daerah kabupaten trenggalek, rancangan peraturan daerah tentang perubahan atas peraturan daerah kabupaten trenggalek no 3 tahun 2011 tentang pengarahan dan pembangunan menara telekomonikasi pasal 12 ayat 2, no 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, salah satu urusan wajib pemerintah daerah, adalah komonikasi dan iformatika.

Perkembangan teknologi telekomonikasi yang berlangsung sangat cepat dan perubahan secara mendasar, teknologi informasi dan telekomonisasi hingga perlu melakukan perubahan dua kali terhadap regulasi penataan dan pembangunan menara telekomonisasi, dalam penataan dan pembangunan telekomonisasi telah terbit peraturan menteri dalam negeri, menteri pekerjaan umum, menteri komonikasi dan informatika.

Rancangan peraturan daerah perubahan ke 2 atas peraturan daerah kabupaten trenggalek no 4 tahun 2009 tentang adminiterasi kependudukan tercatat cukup mendasar dalam adminiterasi kependudukan, yang perlu di pahami dan di cermati oleh pemerintah daerah, adapun perubahan tersebut antara lain, KTP yang masa berlakunya di ubah menjadi KTP elektronik atau KTP seumur hidup.

Tanda kelahiran, ketertiban akta kelahiran di lakukan melalui tingkat pengadilan, di ubah menjadi keputusan adminiterasi pelaksana, kewajiban melaporkan kematian yang semula di lakukan oleh keluarga, di ubah menjadi keputusan yang di lakukan oleh RT.

Drs, Samsuri aggota DPRD menyampaikan 2 Raperda mengatakan, dalam rangka meningkatkan kesejaterahan rakyat daerah dapat mengadakan kerja sama yang di dasarkan pada pertimbangan efisiensi, dan efektifitas pelayanan publik serta saling menguntungkan, ketentuan tersebut memberikan arahan bahwa salah satu kewenangan yang di miliki oleh kabupaten trenggalek adalah melakukan kerjasama dengan pihak lain.

Kerjasama daerah merupakan sarana untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, optimalisasi, potensi daerah dan untuk peningkatan pendapatan daerah di samping itu kerjasama daerah merupakan sarana untuk lebih meningkatkan hubungan dan ketertarikan daerah yang satu dengan yang lain sehingga bisa menserasikan pembangunan daerah.

Mensinergikan potensi antar daerah atau denagan pihak ketiga, meningkatkan peraturan, pengetahuan atau teknologi dan pembiayaan melalui kerjasama daerah, juga di harapkan dapat mengurangi kesenjangan antar daerah, kerjasama daerah sangat di butuhkan mengingat tidak satu daerahpun yang dapat berdiri sendiri tanpa dukungan atau keberadaan daerah lain.

Adapun susunan rancangan peraturan daerah antara lain, meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan kebersamaan dalam memecahkan permasalahan, menghindari benturan kepentingan dan mengurangi kesenjangan antar daerah, memaksimalkan kewenangan pelaksana yang di miliki oleh daerah, mengoptimalkan sumber daya dan potensi daerah serta teknologi yang di miliki untuk di manfaatkan bersama, memperkuat pertukaran penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, meningkatkan pendapatan asli daerah, meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya.

Mengoptimalkan perolehan manfaat dan keuntungan bersama, dalam rancangan peraturan daerah tentang kerja sama antara lain, kerja sama pemerintah yang telah menjadi kewenangan daerah, kerja sama penyediaan pelayanan public, kerja sama antar daerah, kerja sama dengan pihak ketiga, kerjasama dengan lembaga atau daerah kemungkinan juga dengan luar negeri (rud/adv)

post-top-smn

Baca berita terkait