Sunday, 21 October 2018

DPRD Ponorogo Helat Paripurna Bahas Raperda APBD 2017

post-top-smn
Suasana Rapat Paripurna membahas Raperda APBD 2017

Suasana Rapat Paripurna membahas Raperda APBD 2017

 

Ponorogo, SMN – Demi kelancaran dan suksesnya roda pemerintahan Kabupaten Ponoroogo di tahun depan mendatang, Pembahasan Raperda APBD Pemkab Ponorogo 2017 oleh ruh dewan telah dilaksanakan. Pasalnya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Ponorogo telah menghelat rapat paripurna membahas Rancangan Peraturan Daerah (RAPERDA) Kabupaten Ponorogo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2017 yang dipimpin H.Slamet Hariyanto,SH dan dihadiri Bupati Ponorogo H.Ipong Muchlissoni,Forpimda, semua SKPD, Camat se Ponorogo,segenap 36 anggota dewan yang hadir ( Kuorum), di Ruang Sidang Paripurna DPRD Ponorogo pada hari Kamis (10/11) kemarin.

Bupati Ponorogo H.Ipong Muchlissoni dalam sambutannya membeberkan, Pihaknya membacakan nota keuangan sebagai raperda yang diajukan dan mengatakan,Perkembangan birokrasi pemerintahan daerah diarahkan pada pelaksanaan otonomi daerah secara nyata, “Untuk itu secara garis besar program kegiatan yang menjadi prioritas eksekutif menyusun program di bidang kesehatan akan meningkatkan pelayanan dasar kesehatan, di bidang pendidikan akan memberikan bantuan pengembangan diniyah, PAUD, dan siswa miskin, di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang akan membangun jalan kabupaten dan jalan poros desa, di bidang pertanian akan mengembangkan pertanian organik dengan mempersiapkan lahan, penanaman dan pemasarannya,” Ujarnya.

Pihaknya juga memaparkan,Pendapatan daerah tahun 2017 di proyeksikan Rp 2.460.592.018.598, dan total belanja Rp 2.542.702.088.650, sehingga masih defisit Rp 82.110.070.052, yang nantinya defisit anggaran akan ditutup dari pembiayaan netto sebesar defisit yang terjadi,urainya.

Menurutnya,selain itu dia akan membuat program-program unggulan seperti pengadaan mobil ambulan yang idealnya ada di setiap desa dan memajukan desa,” Kita akan membuat program-program unggulan seperti pengadaan mobil ambulan yang idealnya ada di setiap desa dan memajukan desa,namun akan diprioritaskan di desa-desa yang terpencil.Selanjutnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kita akan melaunching program one village one product dengan membuat BUMDES di setiap desa dan kita akan memberikan modal usaha Rp 25 juta per BUMDES, selain itu kita akan bangun infrastruktur jalan untuk mempermudah akses perekonomian”,, pungkas Bupati Ipong.

Sementara itu menanggapi nota keuangan yang disampaikan Bupati Ipong Muchlissoni lebih lanjut, juru bicara DPRD Ponorogo yang juga wakil ketua DPRD, H. Miseri Efendi, SH, MH, menjelaskan,Masih banyak hal hal yang harus disempurnakan oleh eksekutif diantaranya, Pemerintah Daerah dalam hal ini bagian hukum agar segera berkoordinasi dengan Bapemperda guna mensinkronkan program legislasi daerah yang menjadi skala prioritas di tahun anggaran 2017, selanjutnya dimasukkan dalam program pembentukan perda tahun 2017 tentang peninjauan kembali RTRW serta penyusunan wilayah industri, selain itu kebijakan tentang PK5 harus berkoordinasi dengan DPRD dengan lebih intensif, yang terakhir untuk program lingkungan industri kecil hendaknya melakukan perencanaan jangka panjang yang lebih baik”, ujar legislator dari Partai Demokrat ini

“Setelah mendengarkan uraian dari Bupati, Banggar DPRD Ponorogo menilai usul Raperda tentang APBD tahun 2017 telah memenuhi syarat untuk dibahas dalam rapat-rapat DPRD yang dijadwalkan tuntas tanggal 24 November 2016 mendatang,”Jelentereh Miseri Efendi. (adv/DPRD/Wied)

post-top-smn

Baca berita terkait