Friday, 20 July 2018

DPRD Ponorogo Gelar Usulan Persetujuan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah Untuk Resetlement Penduduk Terdampak Pembangunan Waduk Bendo

post-top-smn

Ponorogo, SMN – Usul persetujuan pemindahtanganan barang milik daerah untuk resetlement penduduk terdampak pembangunan Waduk Bendo belum juga beres. Sebab, rapat konsultasi antara badan pendapatan pengelolaan keuangan dan aset (BPPKAD), bappeda litbang dengan komisi A serta komisi C DPRD Ponorogo (13/4) lalu tidak menghasilkan keputusan.

Wakil Ketua DPRD Ponorogo Anik Suharto mengatakan, persoalannya terdapat kekurang sempurnaan data yang disodorkan oleh eksekutif. Pihaknya menganggap pembagian pelepasan lahan kawasan hutan produksi milik kementerian lingkunghan hidup dan kehutanan (KLHK) untuk penduduk belum menjelaskan secara rinci. ‘’Sudah ada kesepakatan bersama. Diputuskan usulan persetujuan pemindahtanganan barang milik daerah itu dikembalikan ke pemkab untuk disempurnakan secara rinci,’’ jelasnya.

Persetujuan pemindahtanganan barang milik daerah itu diusulkan oleh pemkab setelah mendapat pelepasan lahan hutan produksi dari KLHK seluas 279.450 meter persegi. Dari luas lahan tersebut, pemkab mengusulkan 17.800 meter persegi dipecah untuk perumahan 89 kepala keluarga (KK). Di mana masing-masing KK mendapatkan tanah sekitar 200 meter persegi.

Dengan demikian, kata Anik, masih ada sisa tanah seluas 261.165 meter persegi. Dia berharap sisa tanah itu bakal dipergunakan untuk apa saja harus diperinci. Baik itu untuk penyediaan fasilitas umum, lapangan sepak bola, balai pertemuan warga, maupun musalah. ‘’Harus dirinci masing-masing warga dapat berapa-berapa. Serta sisa lahannya itu nanti untuk apa saja berikut perinciannya,’’ terang politisi Partai Gerindra tersebut.

Oleh sebab itu, kata Anik, dalam rapat membahas usul pemindahtanganan barang milik daerah kemarin belum disetujui. Dia menginginkan semua data dilakukan penyempurnaan. ‘’Kalau tadi (kemarin, Red) ada persetujuan. Bisa dipastikan berikutnya akan ada lagi persetujuan-persetujuan lainnya. Karena memang data-data yang disajikan belum rinci,’’ ungkapnya.

Anik berharap pemkab bergerak cepat melengkapi data-data resetlement penduduk penerima pelepasan tanah. Karena tahapan ini, menurut dia, telah ditunggu masyarakat. ‘’Syukur-syukur sebelum pelepasan tanah itu dilakukan pengukuran dulu. Dengan harapan, masyarakat bisa mengetahui batas-batas dan mendapatkan tanah seluas berapa,’’ ujarnya.

Apabila semua proses itu telah dilalui, lanjut Anik, ketika DPRD menyetujui usulan pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah tersebut tidak timbul polemik di kemudian hari. Dia juga memastikan belum disetujuinya tahapan pelepasan tanah ini otomatis tidak masuk dalam agenda paripurna DPRD pekan depan. ‘’Sudah pasti akan ditinggal. Menunggu pembahasan selanjutnya dari eksekutif melalui rapat koordinasi,’’ jelasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi A DPRD Ponorogo Mursid Hidajat menghendaki adanya pengukuran luas lahan yang didapatkan oleh masyarakat. Karena itu, berkas usulan pemindahtanganan barang milik daerah yang disodorkan eksekutif ke dewan terpaksa dikembalikan. ‘’Pengajuan data pelepasan tanah bagi warga terdampak pembangunan Waduk Bendo dikembalikan untuk disempurnakan,’’ kata politisi PKB tersebut.(Wied/Adv/DPRD)

post-top-smn

Baca berita terkait