Tuesday, 18 June 2019

DPRD Ponorogo Gelar Rapat Paripurna Membahas LKPJ Bupati Ponorogo Tahun Anggaran 2016

post-top-smn

 

 

Saat berlangsung sidang paripurna

Saat berlangsung sidang paripurna

PONOROGO, SMN – Dewan Pimpinan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ponorogo menggelar rapat paripurna Kamis (20/4) di lantai 3 gedung DPRD Ponorogo dengan agenda membahas Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) bupati tahun anggaran 2016. Hadir dalam acara bupati Ipong Muclissoni, Kapolres Ponorogo AKBP. Suryo Sudharmadi, ketua DPRD Ali Mufti serta seluruh kepala SKPD dan anggota dewan yang berjumlah 25 orang. “Karena rapat paripurna ini dihadiri oleh 25 orang anggota Dewan maka saya nyatakan kuorum dan rapat ini terbuka untuk umum, “kata Ali Mufti mengawali rapat.

Dalam laporannya bupati Ponorogo menyampaikan beberapa hal yakni Realisasi Pendapatan daerah tahun anggaran 2016 sebesar 2 trilyun 026 milyar lebih dari target dari anggaran sebesar  2 trilyun  198 milyar lebih atau terealisasi 96,10 %. Secara keseluruhan realisasi pendapatan daerah tahun 2016 lebih rendah dari target yang ditetapkan namun lebih meningkat  159 milyar  167 juta  atau 8,56%  dibanding realisasi di tahun anggaran 2015 yakni sebesar  1 trilyun 865 milyar. Salah satu sumber dari pendapatan daerah adalah PAD dimana ditahun  2016 ini mencapai  240 milyar 110 juta  lebih. Hal ini mengalami peningkatan 13,95 % juta  atau sebesar  210 milyar  695 juta dibanding capaian PAD ditahun 2015 sebesar    29 milyar 450 juta rupiah.

Di akhir rapat anggota DPRD Ponorogo sepakat membawa LKPJ Ponorogo ke pansus. Meski tidak ada hak untuk menolak atau menerima LKPJ tapi dewan tetap bisa memberikan rekomendasi. Ali mufti ketua dprd ponorogo mengatakan bahwa pansus akan diserahkan kepada komisi sehingga ketuanya adalah masing-masing ketua komisi.

Bupati Ipong ketika dikonfirmasi wartawan menyatakan siap jika LPKJ  dipansuskan. Dalam pemerintahannya selama 2016 memang ada satker yang kurang mampu menyerap anggaran yakni di dinas pendidikan dan pertanian. Selain itu masalah tranfers DAU 76 miliar yang harus dipending  sehingga berpengaruh kepada keuangan daerah. Dengan keterlamabatan transfer dana DAU ini maka pemkab Ponorogo harus mengambil langkah-langkah penghematan diantaranya perjalanan dinas, belanja makan dan minum dan belanja rapat, “Jadi ada dua satker yang kurang dalam penyerapan anggaran yakni dinas pendidikan dan dinas pertanian. Di dinas pendidikan sebesar 54% dan dinas pertanian 48%, masalah klasik di dinas pendidikan karena adanya suasana kebatinan yang pada takut mengambil kebijakan. Sedangkan di dinas  pertanian karena  ada satu kegiatan yang gagal lelang. Karena kegiatan baru waktunya pendek sehingga tidak cukup. Jadi ada usulan dari ketua PDIP untuk tidak pansus tapi ketua dewan mengatakan kalau tidak pansus maka tidak didokumenkan. Tapi akhirnya kan pansus? Kalau pansus ya di dokumenkan , “jelas Ipong kepada wartawan.

Dari enam fraksi yang hadir dalam rapat paripurna hari itu empat fraksi setuju untuk pansus namun dua yang lain menolak pansus yakni fraksi PDIP dan PAN.  (any/wid)

post-top-smn

Baca berita terkait