Saturday, 20 October 2018

DPRD Minta Pemerintah Pusat Merevisi Ulang Peraturan Tenaga Kerja

post-top-smn
Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Timur

Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Timur

Surabaya, SMN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur meminta kepada pemerintah pusat agar merevisi peraturan tentang tenaga kerja. Bahkan pihaknya meminta agar kebijakan bebas visa juga harus dikaji ulang lebih mendalam lagi.

Wakil Ketua DPRD Jatim, Achmad Iskandar ditemui di ruang kerjanya DPRD Jatim, Rabu (4/1) mengatakan permasalahan Tenaga Kerja Asing (TKA) ini harus ditindaklanjuti secara tegas oleh pemerintah. “Penindakan terhadap TKA ini harus sejalan antara pemerintah daerah dan pusat. Oleh karena itu, perlu ada revisi aturan terhadap peraturan tenaga kerja,” ujarnya.

Lebih lanjut Acmad Iskandar mendukung langka tegas yang diambil oleh Pemprov Jatim dalam menindak tegas TKA dengan melakukan sidak ke pabrik. Pihaknya juga meminta kepada komisi E DPRD jatim agar melakukan komunikasi secara intens kepada kementerian tenaga kerja untuk segera menyampaikan masukan dari pemerintah provinsi terkait TKA ini. “Dengan adanya komunikasi secara intens ini diharapkan permasalahan TKA dapat ditangani secara cepat dan tepat, ujarnya.

Sementara itu, Anggota Komisi E DPRD Jatim, Reno Zulkarnaen mengatakan sebagai bentuk keseriusan dukungan tersebut nantinya Komisi E akan melakukan sidak diperusahaan-perusahaan yang disinyalir mempekerjakan TKA ilegal.

“Sudah dijadwalkan awal tahun ini ada sidak tanpa melibatkan semuanya. Akan datang langsung dan jika menemukan TKA ilegal, kami langsung bawa ke Imigrasi untuk dipulangkan,”ungkapnya.

Reno menambahkan, selain melakukan sidak, pihaknya juga akan memanggil Kadisnakertrans Jatim untuk meminta data keberadaan TKA di Jatim. “Disnakertrans harus update keberadaan TKA di Jatim. Ini yang harus diperhatikan,”ujarnya.(pca/kom)

post-top-smn

Baca berita terkait