Tuesday, 14 August 2018

DPRD Kabupaten Sidoarjo Setujui Tiga Rancangan Raperda Menjadi Perda

post-top-smn

Hasil rapat Pengambilan Keputusan DPRD Kabupaten Sidoarjo ada tiga buah Rancangan Raperda Menjadi Perda

Sidoarjo SMN – Digelarnya rapat Paripurna dengan agenda Pengambilan Keputusan DPRD Sidoarjo terhadap tiga item Raperda yang di dilaksanakan di gedung dewan Kabupaten Sidoarjo, Senin(30/0718). Tiga Raperda yang di setujui tersebut di antaranya Raperda tentang Penataan, Pengelolaan dan Pemberdayaan pasar rakyat. Raperda tentang Penyelenggaraan Rumah Kos dan tentang fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran gelap Narkoba. Bupati Sidoarjo mengatakan dalam sambutannya, Raperda tentang Penataan, Pengelolaan dan Pemberdayaan pasar rakyat di latar belakangi pertumbuhan usaha pasar rakyat yang semakin meningkat. Ia mengatakan pasar rakyat memiliki substansi perlindungan dan pemberdayaan. Melalui Perda tersebut diharapkan meningkatkan daya saing pasar rakyat, meningkatkan akses transaksi jual beli dengan nyaman serta kesejahteraan para pedagang. Selain itu kelancaran logistic dan distribusi bahan kebutuhan serta mendorong terjadinya penguat pasar dalam negeri di era persaingan global. Kewenangan terkait pasar rakyat telah diatur dalam Pasal 14 ayat 1 UU nomer 7 tahun 2017 tentang perdagangan. Dalam pasal tersebut menyebutkan pemerintah daerah sesuai kesenangannya melakukan pengaturan tentang pengembangan, penataan dan pembinaan yang setara dan berkeadilan terhadap pasar rakyat. Dalam pasal tersebut dilakukan melalui pengaturan, perizinan, tata ruang, zonasi dengan memperhatikan jarak dan lokasi pendirian, kemitraan dan kerjasama usaha. Perda tentang Penyelenggaraan Rumah Kos merupakan wujud kepedulian DPRD Sidoarjo yang didukung penuh pemerintahan daerah. Perda tersebut akan mengatur penataan Rumah Kos. Seperti marak nya pergaulan bebas, sampah, serta timbulnya keributan dan kebisingan juga keonaran. Oleh karena itu untuk mengatasi dan meminimalisir dampak sosial perlu dilakukan penataan tempak rumah kos. Selain itu juga diatur tentang perizinan pembangunan, pembinaan, pengawasan serta larangan dan sanksi. Sementara itu juga Perda tentang penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba di kabupaten Sidoarjo. Fasilitas pencegahan penyalahgunaan Narkoba diatur menteri dalam Negeri Nomer 21 tahun 2013. Keputusan Pansus V DPRD kabupaten Sidoarjo telah melalui pembahasan dan tahapan yang telah dilakukan. Dalam laporan Pansus VII juga melakukan koordinasi dengan pihak terkait serta melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan usaha rumah kos. Pemkab Sidoarjo akan membentuk dan menetapkan tim terpadu dalam rangka Pencegahan dan Pemberdayaan Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Narkoba. Pansus VII DPRD kabupaten Sidoarjo juga memberikan rekomendasi kepada Bupati agar segera menetapkan implementasi peraturan dan ketentuan mengenai proses rehabilitasi medis dan sosial dalam pemulihan pecandu dan penyalahgunaan Narkoba di Kabupaten Sidoarjo yang kita cintai ini. (Try/kom)
post-top-smn

Baca berita terkait