Tuesday, 25 June 2019

DPRD Kabupaten Madiun Menyetujui LKRI Bupati Madiun Tahun 2016 dan Penetapan Raperda RPJMD

post-top-smn
Bupati Madiun H. Muhtarom, Wakil Ketua DPRD Kabupaten madiun Drs. Djoko Setijono saat menyerahkan LKPJ tahun anggaran 2016 dan 9 raperda RPJMD di hadapan para undangan dan anggota ewan Kabupaten Madiun

Bupati Madiun H. Muhtarom, Wakil Ketua DPRD
Kabupaten madiun Drs. Djoko Setijono saat
menyerahkan LKPJ tahun anggaran 2016 dan 9
raperda RPJMD di hadapan para undangan dan
anggota dewan Kabupaten Madiun

Madiun, SMN – sebelum menyetujui LKPJ Bupati Madiun H. Muhtarom S. sos tahun 2016 dan penetapan 9 Raperda RPJMD menjadi perda divinitif telah terjadi pembahasan yang sangat alot dan tarik ulur di rapat pansus di DPRD Kabupaten Madiun.

“Setelah pembahasan secara intensif dan marathon di DPRD, akhirnya rapat paripurna DPRD Kabupaten Madiun dalam rangka penyampaian kepuusan DPRD tentang Rekomendadi DPRD Kabupaten Madiun terhadap LKPJ Bupati Madiun tahun anggaran 2016 juga bersamaan rapat paripurna DPRD Kabupaten Madiun tentang penetapan 9 raperda RPJMD Kabupaten Madiun tahun 2017, telah disetujui oleh DPRD Kabupaten Madiun akan tetapi oleh DPRD Kabupaten Madiun member beberapa catatan” jelas ketua DPRD Kabupaten Madiun Drs. Djoko Setiyono di gedung DPRD Kabupaten Madiun Selasa 2/5/2017.

Karena Kebutuhan 9 Raperda RPJMd Kabupaten Madiun sangat mendesak, maka siding paripurna penetapan 9 Raperda RPJMD Kabupaten Madiun, bersamaan waktunya dengan siding paripurna DPRD Kabupaten Madiun tentang LKPJ Bupati Madiun tahun anggaran 2016.

Siding paripurna DPRD Kabupaten Madiun tentang Rekomendasi DPRD Kabupaten Madiun terhadap LKPJ Bupati Madiun tahun anggaran 2016 yang dibicarakan oleh H. Suwandi, SH tentang keputusan DPRD Kabupaten madiun sebanyak 12 halaman secara rinci dan detail itu juga memberikan catatan temuan dan memberikan rekomendasi pada Bupati Madiun.

Naskah Keputusan DPRD tentang rekomendasi DPRD terhadap LKPJ BUpati Madiun tahun anggaran 2016 oleh ketua DPRD Kabupaten Madiun Drs. Djoko Setijono menyampaikan kepada Bupati Madiun H.Muhtarom S.Sos untuk selanjutnya kami pimpinan DPRD dan anggota DPRD akan selalu memantau dan memberikan dukungan terhadap peningkatan kinerja eksekutif demi tercapainya visi-misi Kabupaten madiun lebih sejahtera di tahun 2018”, kata Drs. Djoko Setijono ketua DPRD kabupaten madiun.

Sebelum siding pertama ditutup ketua DPRD Kabupaten Madiun Drs.Djoko Setijono telah menyampaikan beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian yaitu pembahasan Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2016 akan dilaksanakan segera setelah LHK BPK turun pada bulan Mei 2017, pembahasan dokumen KUA-PAS tahun anggaran 2018 dan KUA-PAS perubahan APBD tahun 2017 akan dilaksanakan pada bulan Juni-Juli 2017. “Terkait dengan agenda pokok yang dimaksud diatas mka sebagai eksekutif utamanya OPD terkait dimohon untuk segera mempersiapkan materi pembahasan yang diperlukan”, jelas wakil dari rakyat dari PKB tersebut.

Siding pertama DPRD Kabupaten Madiun sudai selesai dilanjutkan siding kedua DPRD Kabupaten Madiun membahas tentang 9 Raperda RPJMD Kabupaten Madiun dibacakan oleh Drs. Mashudi, dari hasil pembahasan panitia khusus (Pansus) I DPRD dengan tim eksekutif terhadap Raperda Kabupaten Madiun tahun 2017 tentang perubahan atas perda No. 10 tahun 2013 tentang RPJMD Kabupaten Madiun tahun 2013-2018 sebanyak 5 halaman dengan singkat, padat dan jelas maksud dan tujuannya.

Raperda perubahan atas perda No. 10 tahun 2013 tentang RPJMD Kabupaten Madiun tahun 2013-2018 disetujui untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah (perda) yang difinitif selanjutnya dilaksanakan penandatanganan bersama oleh ketua DPRD Kabupaten Madiun Drs. Djoko Setijono dan Bupati Madiun H. Muhtarom, S.Sos dan dilanjutkan penyerahan naskah keputusan bersama antara DPRD Kabupaten madiun dengan Bupati Madiun saat itu juga.

Selanjutnya Ketua DPRD Kabupaten Madiun Drs. Djoko Setijono menyampaikan kepada hadirin dan para undangan mengingatkan atas kehadirannya kembali dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Madiun, sesi kedua dengan agenda pengambilan keputusan bersama DPRD dan Bupati Madiun terhadap 8 raperda Kabupaten Madiun tahun 2017 dan undangan resmi menyusul setelah hasil fasilitasi gubernur turun.

Bupati Madiun H.Muhtarom, S.Sos dalam sambutannya mengatakan “ Raperda tentang perubahan atas peraturan daerah No. 10 tahun 2013 tentang RPJMD tahun 2013-2018 merupakan bagian dari 9 raperda yang telah kami Sampaikan dalam nota penjelasan kami tanggal 1 Maret 2017 yang lalu”, jelas Bupati Madiu H.Muhtarom, S.Sos.

Menurut Bupati madiun H.Muhtarom S.Sos, berdasarkan ketentuan pasal 91 permendagri No.89 tahun 2015 tentang pembentukan produk hokum daerah terhadap raperda tentang RPJMD dan perubahanannya wajib untuk dilaksanakan evaluasi tersebut diajukan ke gubernur setelah adanya penandatanganan naskah persetujuan bersama antara Bupati dan Ketua DPRD Kabupaten Madiun (Sy/Adv).

post-top-smn

Baca berita terkait