Monday, 22 October 2018

DPRD Jatim Minta PT KAI Anggarkan Dana Untuk Perlintasan Kereta Api Tanpa Palang Pintu

post-top-smn
Ilustrasi - Perlintasan Kereta Api tana palang pintu

Ilustrasi – Perlintasan Kereta Api tana palang pintu

Surabaya, SMN – Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur meminta kepada pemerintah terutama PT Kereta Api Indonesia (PT KAI) agar segera menganggarkan dana untuk perlintasan kereta api yang tidak ada palang pintunya. Pasalnya saat ini ada 911 perlintasan kereta api (KA) di Jawa Timur ternyata belum dipasang palang pintu ataupun Early Warning System (EWS).

Wakil Ketua Komisi D DPRD Jatim, Hamy Wahjunianto di DPRD Jatim, Kamis (29/12) mengakui telah melaksanakan evaluasi kinerja Dinas Perhubungan Lalu Lintas Angkutan Jalan (Dishub LLAJ) selama tahun 2016. “Kinerjanya sebenarnya bagus. Namun ada beberapa hal yang berhubungan langsung dengan masyarakat belum bisa dipenuhi,” kata Hamy.

Hamy mengungkapkan, di seluruh Jawa Timur terdapat 1.465 perlintasan KA. Tapi masih 911 perlintasan itu tanpa palang pintu, juga tanpa penjaga, baik dari PT KAI, Dishub, atau masyarakat setempat. Ini sangat berbahaya.”Namun anggarannya terbatas. Sehingga kami cari solusi jalan tengahnya adalah memasang early warning sytem. Itu pun baru terpasang di 299 lokasi, atau hanya sekitar 36%. Untuk tahun 2017 mendatang kami juga hanya mampu memasang EWS. Targetnya total dipasang di 326 lokasi,”ujarnya.

Persoalan lainnya adalah pengadaan rambu-rambu di jalan provinsi, yang saat ini baru terpenuhi 42%. “Begitu juga rambu-rambu lalu lintas di jalan provinsi itu tidak sampai 50%, dari panjang jalan 1.430 kilometer,” tegasnya.

Ia mengaku, persoalan-persoalan ini akan teratasi jika ada anggarannya. Untuk itu di sisi lain Hamy berharap PT KAI ada tambahan anggaran untuk perlintasan-perlintasan yang belum ada palang pintunya. “Kami mengapresiasi kinerja Dishub. Masalahnya memang di penganggaran. Di sisi lain kami berharap PT KAI ada tambahan anggaran karena labanya sudah lumayan besar,” harapnya.

Sementara itu, anggota Komisi D lainnya M Mahdi menilai kinerja Dishub selama 2016 cukup baik. Terbukti serapan anggarannya sudah mencapai 96%.”Kalau anggaran ada pasti bisa (menyelesaikan berbagai kebutuhan).  Dishub serapan tertinggi, sebanyak 96%, diantara mitra Komisi D lainnya. Pembangunan untuk dermaga-dermaga juga bagus. Namun untuk yang berhubungan langsung dengan masyarakat memang masih kurang,” katanya

Terkait persoalan perlntasan kereta api yang belum ada palang pintunya, Mahdi, juga mengimbau kesadaran masyarakat untuk berhati-hati. “Kami juga akan terus berupaya, bersama dinas terkait tentunya, agar perlintasan bisa terpasang palang pintu semuanya. Namun, penting juga diimbau masyarakat berhatu-hati saat melintas,” ujar Mahdi. (pca/kom)

post-top-smn

Baca berita terkait