Sunday, 21 April 2019

DPRD Dukung Pemkot Tolak SMA Dikelola Provinsi

post-top-smn
Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Kediri, Sujoko Adi Purwanto

Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Kediri, Sujoko Adi Purwanto

Kediri, SMN – Keputusan Wallikota Kediri mengenai penolakan terhadap rencana pemerintah provinsi Jawa Timur mengambil alih pengelolaan Sekolah Menengah Atas (SMA) mendapat dukungan dari berbagai pihak. Salah satu dukungan dari Komisi C DPRD Kota Kediri.

Komisi C DPRD Kota Kediri Bidang Pendidikan dan Sarana Prasarana menyatakan, penolakan terhadap rencana pengambilalihan pengelolaan SMA. Pasalnya, DPRD khawatir pengawasan menjadi di tiap sekolah menjadi rancu dan cenderung lemah.

Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Kediri, Sujoko Adi Purwanto mengatakan, Pemerintah Kota Kediri sangat mampu dalam mengelola SMA secara mandiri. Kemampuan Pemkot meliputi segala penganggaran, proses pembelajaran serta pengawasan yang melekat.

“ Sepakat dengan pernyataan Bapak Walikota Kediri, kami dari Komisi C DPRD juga menyatakan penolakan terhadap rencana pengambilalihan pengelolaan SMA. Sebab, Pemkot sangat mampu dalam menanganinya. Selain itu, apabila SMA nantinya dikelola Provinsi, tentu pengawasannya menjadi lemah,” tegas anggota Fraksi PDIP.

Politisi PDI Perjuangan itu menambahkan, dari sisi anggaran telah tercukupi kuota 40 persen sebagaimana amanat Undang-Undang. Menurutnya, kebutuhan anggaran di pendidikan di Kota Kediri jauh lebih besar dari itu.

Karena tercukupinya kebutuhan anggaran pendidikan tersebut, maka ia mengaku, menyayangkan adanya sekolah memungut biaya pendidikan. Terlebih pemungutan tersebut memberatka siswa dan orang tuanya. Dia mencontohkan Madrasah Aliah Negeri (MAN) 2 Kota Kediri yang sebelumnya di demo oleh siswanya karena melakukan pungutan.

“ Untuk MAN 2 Kota Kediri, meskipun bukan mitra kerja kami, namun kami akan tetap melakukan himbauan dan seruan agar tidak melakukan pungutan biaya pendidikan yang memberatkan. Sebab, bagaimanapun juga, para siswa yang sekolah di MAN 2 Kota Kediri ini adalah warga Kota Kediri,” imbuhnya.

Sujoko meminta agar seluruh lembaga pendidikan baik SD, SMP maupun SMA untuk tidak melakukan pungutan, terlebih pungutan yang tidak berlandaskan aturan dan dapat memberatkan. Bahkan peruntukkannya pun tidak jelas. Khusus terhadap MAN 2 Kota Kediri yang saat ini terjadi gejolak, pihaknya mendesak agar sekolah mengembalikan uang pungutan tersebut. (jok/adv)

post-top-smn

Baca berita terkait