Friday, 20 July 2018

DPRD Apresiasi Positif  P-APBD 2017, Tambah Pos Belanja Pulik Sampai Puluhan Persen

post-top-smn
Penandatanganan Pengesahan Perda P-APBD 2017

Penandatanganan Pengesahan Perda P-APBD 2017

Ngawi, SMN – DPRD Ngawi akhirnya memutuskan untuk menerima Ranperda  Perubahan APBD dari pemerintah kabupaten Ngawi tahun 2017. Kendati tetap memberikan sejumlah catatan yang disampaikan di akhir pendapat DPRD oleh Badan Anggaran, namun trend proporsi keuangan Ngawi dianggap dewan  cukup melegakan. “Kita melihat di perubahan APBD 2017 ini ada kecenderungan membaik, terutama dari sisi proporsi pembagian belanja daerah,” ujar Ketua DPRD Ngawi Dwi Rianto Jatmiko.

Ketua DPRD yang kerap disapa Antok ini memaparkan, proporsi belanja publik yang makin besar dan banyak mengurangi pos belanja aparatur merupakan hal yang harus diapresiasi positif.  “Ini positif dan ke depan harus terus dikawal agar pemanfaatannya juga efektif untuk kepentingan publik,” ungkapnya.

Kekuatan dana di P-APBD 2017 sendiri sekitar Rp 88 miliar lebih. Sekitar 58 persen masih digunakan untuk belanja pegawai dan belanja publik sekitar 42 persen. “Namun ini jauh lebih baik dari APBD 2016 dimana belanaj publik hanya diplot sekitar 36 persen dan belanja pegawai masih menempati 4 persen,” katanya.

Badan Anggaran DPRD sendiri dalam kesimpulannya menyatakan pemkab harus tetap memperhatikan proporsi belanja agar semakin berpihak ke publik. Selain itu perencanaan anggaran dan penggunaan dana APBD harus memperhatikan waktu yang tersedia.

Bupati Ngawi, Budi Sulistyono, menyatakan, perencanaan dan penggunaan APBD memang harus memperhatikan waktu. Pemkab juga masih harus memperhatikan performa keuangan Ngawi yang masih memiliki sisa lebih pagu anggaran (Silpa) sekitar Rp 170-an miliar lebih. “Perencanaan yang matang juga akan memperhatikan waktu pengerjaan sebuah proyek demi mendukung penyerapan dana secara maksimal,” kata Kanang, sapaan akrab Bupati Ngawi ini.

Pemkab berharap, Silpa yang masih mengendap lama di kas daerah segera bbisa digunakan sesuai peruntukannya. Kanang bahkan mengaku lebih enang bila Silpa di kas daerah itu menjadi kosong atau zero. “Kalaupun ada ya sewajarnya saja dan sumbernya bukan karena ditransferi dari pusat. Kalau ada silpa yang itu karena sisa hasil lelang dan peningkatan PAD,” harap Kanang. (ari)

post-top-smn

Baca berita terkait