Tuesday, 12 December 2017

Dispenda Gencar Lakukan Sosialisasi

post-top-smn

Gandeng BANK Jatim Untuk Mudahkan WP Bayar PBB-P2

Blitar Izmuni

Foto: Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Blitar, H. Ismuni

Blitar, SMN Dalam upaya memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2), selain itu mengingat kondisi geografi wilayah kabupaten yang kita ketahui antara kecamatan satu dengan lainnya sangat jauh apalagi untuk wilayah Blitar selatan dan Blitar utara kondisi daerah adalah pegunungan, untuk itu Dinas Pendapatan Kab Blitar terus berupaya mencari terobosan-terobosan untuk memudahkan para wajib pajak PBB-P2 dan perangkat Desa/Kel yang,didalam tahun 2015 ini Dispenda Kab Blitar bekerjasama dengan Bank Jatim yang merupakan Bank milik Pemerintah Propvinsi Jawa Timur.

Menurut Kepala Dinas Pendapatan Kab Blitar, H.Ismuni, pihaknya mulai tanggal 3 Februari 2015 terus gencar melakukan sosialisasi di kecamatan-kecamatan agar masyarakat wajib pajak dan perangkat desa, terutama yang daerah pelosok Kabupaten Blitar supaya mereka mengetahui untuk pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan. “Sekarang semakin mudah tidak usah jauh-jauh membayar ke Kantor Dinas Pendapatan yang lokasinya di Kota Blitar, sekarang mereka cukup membayar pada kantor Kas Bank Jatim yang ada di ibukota kecamatan, sehingga pembayaran pajak PBB-P2 bisa tepat waktu sebelum jatuh tempo. Karena berdasarkan evaluasi kendala tentang keterlambatan pembayaran pajak PBB P2 adalah di daerah pelosok,” ungkap H.Ismuni.

Disamping itu, masih menurut H.Ismuni, pihaknya melakukan kerjasama dengan Bank Jatim dalam menerima pembayaran pajak PBB-P2 dikarenakan Bank Jatim sudah memiliki kantor cabang pembantu/kantor Kas hampir di seluruh wilayah kecamatan se Kabupaten Blitar. “Dengan harapan setelah diberikan layanan kemudahan-kemudahan pada wajib pajak agar pembayan PBB-P2 tidak terjadi keterlambatan yang nanti berakibat terjadinya denda,” ujarnya.

Lebih jauh, H.Ismuni menjelaskan, sosialisasi yang dilakukan oleh Dispenda selain tentang kemudahan membayar pajak PBB-P2, Dispenda juga mensosialisasikan tentang kenaikan PB B-P2, dengan alasan kenaikan PBB-P2 karena Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) masih terlalu rendah jika dibandingkan dengan harga pasaran Obyek pajak.

Di samping itu juga dengan adanya kenaikan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2015 ini dan adanya kenaikan pertumbuhan ekonomi masyarakat yang terus mengalami peningkatan. ”Dalam sosialisasi yang dilakukan oleh Dispenda juga memberitahukan kepada peserta yang hadir/masyarakat bahwa perubahan atau mutasi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) harus dilakukan/diterima oleh Dinas Pendapatan paling lambat tanggal 30 April 2015 untuk masa pajak 2015.

“Sedangkan untuk perubahan atau mutasi yang masuk setelah tanggal 30 April 2015 pihaknya tetap melayani tetapi untuk masa pajak tahun berikutnya yaitu 2016,” pungkas H.Ismuni. (mam)

post-top-smn

Baca berita terkait