Sunday, 21 October 2018

Diskominfo Jatim Gelar Sosialisasi Pemanfaatan VPN

post-top-smn

vpn Surabaya, SMN – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Jawa Timur menggelar Sosialisasi Pemanfaatan Jaringan Virtual Private Network (VPN). Ini dilakukan untuk mendukung kemanan informasi pada data center milik Pemprov Jawa Timur.

“Pembangunan VPN dinilai perlu dilakukan disamping sebagai komunikasi data juga untuk menunjang pembangunan E-Goverment di Jatim,” ujar kepala Bidang Pengelolaan infrastruktur Teknologi Informatika dan komunikasi (PITIK) Dinas Kominfo Jatim, Hagung Sipri, saat Sosialisasi, Rabu (14/12) kemarin.

Dikatakan Hagung Sipri, keberhasilan memanfaatkan VPN maka akan memudahkan koordinasi antar SKPD dalam mengakses informasi. Hal ini juga untuk menunjang pelaksanaan program SKPD.

“Melalui ini diharapkan SKPD bisa terkoneksi dengan baik. Selain itu untuk meingkatkan kemampuan aparatur Pemprov Jatim di bidang TIK,” katanya.

Ferial Hendrata, selaku narasumber Sosialisasi VPN, menjelaskan VPN merupakan jaringan komputer private yang menggunakan jaringan publik seperti internet. VPN menggunakan enkripsi dan teknologi tunneling untuk kemanan koneksi jaringan private melalui internet.

VPN memungkinkan pengembangan jaringan instansi untuk akses jaringan secara remote maupun akses ekstranet oleh pihak luar instansi yang terkait.

Mengapa VPN menjadi pilhan, dikatakan Ferial, VPN memiliki biaya yang efektif dibandingkan dengan leased line atau channel apalagi untuk komunikasi jarak jauh.

VPN memanfaatkan backbone internet untuk koneksinya. Selain itu mudah dalam pengelolaannya dalam artian pemasangan dan user management. VPN juga emnggunakan enkripsi untuk kemanannya serta memungkinkan dalam mobile akses.

Kegunaan VPN untuk Pemprov Jatim, yakni untuk akses aplikasi bersifat internal yang membutuhkan akses SKPD seperti aplikasi keuangan daerah, aplikasi kepegawaian, aplikasi SIM ULP dan lainnya. Selain itu juga untuk kegiatan conference, serta bisa integrasi data antara SKPD.

Menurut Kepala Dinas Kominfo Jatim, Eddy Santoso, belanja TIK oleh SKPD harus seefisen mungkin. Jika Pemprov sudah meliki aplikasi generik maka tidak perlu lagi SKPD belanjan TIK berlebih.

“Belanja TIK, menurut BPK merupakan belanjan barang pemerintah yang tidak berwujud,” katanya.

Karena itu, bagi diimbau untuk semua SKPD di Jatim agar mulai melakukan hosting dan colocation di data Center Pemprov Jatim, jangan di data Center swasta.(sti/kom)

post-top-smn

Baca berita terkait